Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat pada 10 Agustus 2025 untuk membahas rencana pemerintah Israel mengenai pendudukan permanen Kota Gaza. Rencana ini memicu kekhawatiran internasional yang meluas karena implikasi kemanusiaan dan politiknya.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mendesak komunitas internasional untuk "menghentikan genosida" di Gaza, menuduh Israel bertujuan untuk menghancurkan rakyat Palestina melalui kematian dan pengungsian, serta mencaplok wilayah Palestina. Ia menyoroti penderitaan lebih dari dua juta orang di Gaza, dengan laporan OCHA yang menyatakan bahwa setidaknya 100 anak telah meninggal karena kekurangan gizi akut sejak konflik dimulai pada Oktober 2023, dengan 37 kematian terjadi sejak Juli. Direktur koordinasi OCHA, Ramesh Rajasingham, menggambarkan situasi tersebut sebagai "kelaparan, murni dan sederhana."
Perwakilan Tetap Israel untuk PBB, Jonathan Miller, membantah adanya rencana pendudukan permanen dan menguraikan lima prinsip rencana Israel: melucuti Hamas, membebaskan semua sandera, demiliterisasi Gaza, kontrol keamanan Israel atas wilayah tersebut, dan pembentukan administrasi sipil non-Israel. Duta Besar AS, Dorothy Shea, membela hak Israel untuk mengambil tindakan keamanan dan menolak klaim genosida.
Namun, anggota tetap Dewan Keamanan seperti Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka memperingatkan potensi dampak regional, pengungsian lebih lanjut, pembunuhan, dan kehancuran jika rencana tersebut dilaksanakan. Prancis secara khusus mengutuk rencana tersebut, menyatakan bahwa hal itu akan mengarah pada kebuntuan dalam upaya mencari solusi damai dan mengancam stabilitas regional.
Kecaman internasional terhadap rencana Israel semakin meluas. Pernyataan bersama dari sembilan negara, termasuk Jerman, Inggris, Prancis, dan Kanada, menolak keputusan Israel, dengan alasan bahwa hal itu akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan, membahayakan nyawa para sandera, dan meningkatkan risiko pengungsian massal warga sipil. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan "sangat prihatin" atas keputusan tersebut, menyebutnya sebagai "eskalasi berbahaya" yang berisiko memperdalam konsekuensi bencana bagi jutaan warga Palestina.
Perdebatan di Dewan Keamanan menyoroti perpecahan tajam dalam komunitas internasional mengenai konflik tersebut, dengan statistik OCHA yang mengerikan tentang kekurangan gizi anak-anak semakin memperkuat kekhawatiran yang diungkapkan oleh negara-negara yang menentang rencana pendudukan tersebut. Situasi ini menggarisbawahi urgensi untuk de-eskalasi dan fokus pada bantuan kemanusiaan serta pencarian solusi damai.