Amerika Serikat telah mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB yang mengusulkan pengerahan misi keamanan multinasional ke Haiti. Langkah ini merupakan respons terhadap meningkatnya kekerasan geng yang telah menyebabkan hilangnya nyawa dan perpindahan penduduk secara signifikan. Misi ini bertujuan untuk memperkuat Kepolisian Nasional Haiti (HNP) dalam memulihkan ketertiban dan memerangi aktivitas geng yang merajalela.
Situasi di Haiti tetap mengerikan, dengan geng-geng yang diperkirakan menguasai sekitar 90% ibu kota, Port-au-Prince, pada pertengahan 2025. Kekerasan yang dipicu oleh geng telah menyebabkan lebih dari 4.000 kematian dan lebih dari 1,3 juta orang terlantar hanya dalam enam bulan pertama tahun 2025. PBB juga melaporkan peningkatan tajam dalam kekerasan seksual, dengan beberapa laporan menunjukkan peningkatan 1.000% dalam kekerasan seksual terhadap anak-anak antara tahun 2023 dan 2024. Keberhasilan misi yang diusulkan ini bergantung pada kerja sama semua anggota Dewan Keamanan, terutama Tiongkok dan Rusia, untuk mencegah veto. Tiongkok dan Rusia sebelumnya telah menyatakan keberatan terhadap peningkatan misi yang dipimpin Kenya menjadi operasi penjaga perdamaian PBB, dengan alasan bahwa kondisi di lapangan tidak kondusif untuk operasi semacam itu. Namun, AS berpendapat bahwa PBB adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi krisis sosial dan politik yang semakin memburuk di Haiti.
Kepolisian Nasional Haiti sendiri menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk tingkat kehilangan personel yang tinggi dan kapasitas yang terbatas untuk memerangi geng-geng yang kuat seperti "Viv Ansanm." Kekurangan pendanaan yang kritis, seperti yang terlihat pada permohonan UNFPA sebesar $28,9 juta untuk tahun 2025 yang hanya menerima $2,6 juta hingga Juli, sangat membatasi operasi dan kemampuan untuk memberikan layanan penting. Ketidakstabilan di Haiti, terutama sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada Juli 2021, telah memungkinkan geng-geng untuk memperluas kendali mereka, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya, seperti Resolusi 2743 (2024) yang memperpanjang mandat Kantor Terpadu PBB di Haiti (BINUH), telah mengakui perlunya dukungan berkelanjutan. Namun, proposal misi keamanan multinasional yang baru ini mewakili upaya yang lebih terfokus untuk mengatasi ancaman keamanan yang mendesak secara langsung.