Uni Eropa Siapkan Pelatihan 3.000 Aparat Keamanan Palestina untuk Gaza Menyusul Resolusi DK PBB

Uni Eropa (UE) tengah merancang sebuah inisiatif penting untuk melatih hingga tiga ribu personel penegak hukum Palestina yang berasal dari Jalur Gaza. Informasi ini diungkapkan oleh seorang pejabat anonim pada tanggal 19 November 2025. Langkah ini dipandang sebagai elemen krusial dalam upaya stabilisasi wilayah kantong tersebut. Keberhasilan implementasi rencana ini sangat bergantung pada berlanjutnya gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025. Tujuan utama pelatihan ini adalah membentuk kekuatan profesional yang tidak terafiliasi dengan gerakan Hamas, sebuah prasyarat yang dianggap esensial untuk pemulihan keamanan jangka panjang di kawasan tersebut.

Inisiatif Uni Eropa ini muncul sebagai tindak lanjut langsung dari pengesahan Resolusi 2803 oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 17 November 2025. Resolusi tersebut secara resmi mengukuhkan rencana perdamaian dua puluh poin yang sebelumnya diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Resolusi 2803 disahkan dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan Tiongkok memilih abstain. Resolusi ini memberikan mandat pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (PSI) yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, serta personel polisi yang baru dilatih untuk mengurus demiliterisasi Gaza dan pengamanan perbatasan.

Inti dari proposal UE adalah mengadaptasi misi dukungan kepolisian yang selama ini didanai oleh Uni Eropa di Tepi Barat sejak tahun 2006, dengan alokasi anggaran sekitar 15 juta dolar. Parameter utama rencana ini mencakup target 3.000 peserta pelatihan. Perlu dicatat bahwa saat ini terdapat sekitar 7.000 petugas yang menerima gaji dari Otoritas Palestina di Gaza, di mana sekitar 3.000 di antaranya dinilai sebagai kandidat potensial untuk mengikuti program penyegaran ini. Diperkirakan, proses pelatihan akan dilaksanakan di luar Jalur Gaza, kemungkinan besar karena pertimbangan keamanan atau keterbatasan institusional di lapangan.

Dokumen dari Layanan Tindakan Eksternal Eropa (EEAS), yang disajikan menjelang pertemuan para menteri luar negeri UE pada 20 November, juga membahas perluasan misi pemantauan sipil perbatasan di Rafah ke pos pemeriksaan lainnya. Resolusi DK PBB 2803 mengamanatkan pembentukan Dewan Perdamaian PBB sebagai badan administrasi transisi. Dewan ini akan mengoordinasikan upaya rekonstruksi di Gaza sampai Otoritas Palestina menunjukkan kemampuan yang memadai untuk memulihkan kendali secara efektif. Dengan demikian, program pelatihan kepolisian ini menjadi bagian tak terpisahkan dari mekanisme transisi yang lebih luas dan diakui secara internasional, menghubungkan reformasi sektor keamanan dengan pencapaian tonggak politik.

Meskipun mendapatkan dukungan internasional, prospek implementasi inisiatif UE masih diselimuti ketidakpastian. Hamas telah menyatakan penolakan terhadap Resolusi 2803, berargumen bahwa resolusi tersebut gagal mengakomodasi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina. Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyoroti bahwa Resolusi 2803 dinilai bertentangan dengan semangat upaya perdamaian dan kesepakatan yang telah diakui secara luas mengenai pembentukan negara Palestina dalam batas-batas tahun 1967. Rencana UE ini, pada dasarnya, merupakan langkah pragmatis menuju pembangunan kelembagaan, namun sangat bergantung pada kelangsungan gencatan senjata yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025.