Uni Eropa Tegaskan Dukungan untuk Pemerintah Transisi Bangladesh Menjelang Pemilu 2026

Uni Eropa (EU) secara resmi mengonfirmasi dukungannya terhadap pemerintahan transisi Bangladesh. Penegasan sikap ini disampaikan pada 13 November 2025, dengan fokus utama pada upaya kabinet sementara dalam menyelenggarakan pemilihan umum demokratis yang akan datang. Posisi Uni Eropa ini sangat penting karena menyoroti perhatian internasional yang mendalam terhadap proses transisi politik di negara tersebut, terutama setelah gejolak besar yang terjadi pada Juli 2024.

Pemerintahan sementara ini dipimpin oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian terkemuka, Profesor Muhammad Yunus. Kabinet tersebut mulai bertugas secara resmi pada 6 Agustus 2024, sehari setelah pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 5 Agustus 2024. Pengunduran diri tersebut merupakan konsekuensi langsung dari pemberontakan mahasiswa besar-besaran yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Juli. Dalam upaya memastikan kelancaran proses demokrasi, Uni Eropa mendesak semua faksi politik di Bangladesh untuk terlibat secara konstruktif dalam tahapan-tahapan selanjutnya, menegaskan kembali komitmen blok tersebut terhadap penguatan prinsip-prinsip demokrasi di Asia Selatan.

Fokus utama agenda politik Bangladesh saat ini adalah pelaksanaan pemilihan parlemen nasional, yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026. Penyelenggaraan pemilu ini dianggap sebagai elemen kunci dalam peta jalan transisi. Selain pemilu, sebuah referendum nasional juga akan diselenggarakan secara serentak untuk mengesahkan "Piagam Juli." Piagam ini memuat serangkaian reformasi fundamental kenegaraan yang bertujuan untuk menata ulang struktur kekuasaan. Reformasi tersebut mencakup penetapan batasan masa jabatan bagi perdana menteri, penguatan wewenang jabatan presiden, dan penjaminan independensi penuh bagi sistem peradilan negara.

Profesor Muhammad Yunus, yang dikenal luas sebagai pendiri Grameen Bank dan pelopor gerakan keuangan mikro global, menerima mandat untuk memimpin administrasi transisi. Pengangkatan beliau didukung oleh Kepala Negara Mohammad Shahabuddin, yang bertindak sebagai respons atas tuntutan yang disuarakan oleh para pemimpin mahasiswa. Meskipun transisi kekuasaan ini mendapatkan dukungan yang luas, dinamika politik domestik tetap diwarnai oleh ketidakpastian, terutama terkait penerimaan terhadap Piagam Juli. Hal ini terlihat dari keputusan Partai Sipil Nasional (National Civil Party) dan beberapa kelompok sayap kiri yang memilih memboikot dokumen tersebut. Mereka berargumen bahwa tidak ada dasar hukum yang mengikat untuk melakukan perubahan konstitusional yang diusulkan melalui piagam tersebut.

Sebelumnya, Komandan Angkatan Darat Waker-Uz-Zaman telah memberikan jaminan publik mengenai kesiapan angkatan bersenjata untuk memberikan bantuan komprehensif kepada kabinet sementara. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat diselenggarakan secara bebas dan adil. Profesor Yunus sendiri berulang kali menekankan bahwa misi utamanya adalah memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menjamin penyerahan kekuasaan yang mulus kepada kepemimpinan yang terpilih secara demokratis. Ia juga secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk mencalonkan diri dalam jabatan elektif apa pun setelah periode transisi berakhir. Dukungan yang diberikan oleh Uni Eropa berfungsi untuk melegitimasi seluruh proses ini, yang diharapkan dapat mengukuhkan perubahan mendasar yang dipicu oleh gerakan publik dan memastikan kembalinya pemerintahan konstitusional yang stabil pada awal tahun 2026.