Para Menteri Energi Uni Eropa (UE) telah memberikan persetujuan terhadap rencana penghentian impor bertahap gas alam dan minyak dari Rusia. Keputusan penting ini, yang disepakati di Brussel pada 20 Oktober 2025, bertujuan utama untuk mengurangi ketergantungan blok tersebut pada energi Rusia sekaligus membatasi pendapatan yang digunakan Kremlin untuk mendanai perang di Ukraina.
Berdasarkan usulan yang diajukan oleh Komisi Eropa, larangan terhadap kontrak baru untuk pasokan gas Rusia akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Sementara itu, perjanjian jangka pendek yang sudah ada akan diizinkan hingga 17 Juni 2026. Untuk kontrak jangka panjang, batas waktu yang ditetapkan adalah awal tahun 2028. Langkah-langkah serupa juga diterapkan pada impor minyak Rusia, yang harus dihentikan sepenuhnya pada akhir tahun 2027.
Kelonggaran khusus diberikan kepada negara-negara yang tidak memiliki akses ke laut, seperti Hungaria dan Slovakia, mengingat ketergantungan mereka yang tinggi terhadap gas Rusia. Selain kedua negara tersebut, beberapa negara anggota lain yang masih melanjutkan impor gas Rusia termasuk Prancis, Belgia, dan Belanda.
Saat ini, gas Rusia menyumbang sekitar 13% dari total impor UE, sementara minyak Rusia hanya mencakup 3%. Sebagian besar pasokan bahan bakar Rusia kini dialihkan ke pasar lain di Asia dan Timur Tengah, dengan Tiongkok, India, dan Turki menjadi tujuan utama ekspor.
Rencana ini selaras dengan inisiatif RepowerEU, sebuah strategi ambisius yang dirancang untuk mendiversifikasi sumber energi, meningkatkan efisiensi energi, dan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Dan Jørgensen, Komisioner Eropa untuk Energi, menyoroti pentingnya keputusan strategis ini. Ia menyatakan, “Ini adalah langkah penting, tidak hanya untuk situasi saat ini tetapi juga untuk masa depan, karena UE bertekad mengurangi ketergantungan pada satu pemasok saja.”
Diskusi mengenai rencana ini melibatkan tokoh-tokoh kunci, termasuk Lars Aagaard, Menteri Energi Denmark, yang menyebut rencana tersebut sebagai “kunci kemerdekaan energi Eropa.” Namun, kekhawatiran muncul dari Péter Szijjártó, Menteri Luar Negeri Hungaria, yang menyuarakan keraguan mengenai stabilitas pasokan energi bagi negaranya di masa depan.
Untuk mengadopsi rencana tersebut, Dewan UE menggunakan mekanisme mayoritas berkualitas, yang mensyaratkan minimal 55% suara dari negara-negara anggota. Hal ini memastikan bahwa Hungaria dan Slovakia tidak dapat memblokir keputusan tersebut. Selain itu, UE sedang mempersiapkan paket sanksi baru terhadap Rusia, yang mencakup larangan impor gas alam cair (LNG) mulai Januari 2027.
Secara bersamaan, blok tersebut memperkuat kerja sama energi dengan Amerika Serikat, termasuk perjanjian pasokan LNG senilai $750 miliar yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan. Meskipun rencana ini telah disetujui oleh Dewan, rencana tersebut masih memerlukan persetujuan akhir dari Parlemen Eropa. Peraturan final dapat disesuaikan untuk mengakomodasi posisi semua negara anggota.