Republik Federal Jerman sedang memulai pergeseran signifikan dalam kebijakan migrasinya, sebuah langkah yang menandai penghentian praktik penangguhan deportasi ke Suriah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mulai 12 Oktober 2025, pemerintah berencana untuk melanjutkan pengembalian pencari suaka Suriah ke tanah air mereka. Kelompok yang menjadi sasaran utama adalah pria muda yang secara fisik kuat, bahkan jika mereka tidak memiliki catatan kriminal. Keputusan penting ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, Alexander Dobrindt. Perlu diingat bahwa penangguhan deportasi langsung ke Suriah telah berlaku sejak tahun 2012, dipicu oleh konflik bersenjata yang berkepanjangan di negara tersebut.
Perubahan drastis dalam kebijakan ini dimungkinkan berkat adanya perubahan geopolitik yang substansial, yaitu runtuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024. Kabinet Menteri FRG, yang dipimpin oleh Kanselir Friedrich Merz, menyimpulkan bahwa situasi yang telah berubah ini memungkinkan peninjauan kembali status individu yang mencari perlindungan. Pembenaran resmi untuk langkah ini berpusat pada kebutuhan untuk mengelola arus migrasi secara efektif dan memperkuat keamanan nasional Jerman. Otoritas Jerman saat ini sedang aktif berupaya mencapai kesepakatan yang relevan dengan otoritas Suriah yang baru, dengan target tercapainya perjanjian ini sebelum akhir tahun 2025, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan oleh Dobrindt.
Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) telah menerima instruksi untuk melanjutkan penanganan kasus-kasus warga Suriah yang sebelumnya ditangguhkan. Prioritas utama dalam peninjauan ini diberikan kepada kategori “pria muda yang mampu bekerja”. Keputusan ini telah memicu perdebatan publik yang signifikan, sebab para kritikus menyoroti bahwa, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, Suriah masih menghadapi ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kondisi keamanan yang belum terjamin sepenuhnya.
Menariknya, di tengah perkembangan kebijakan ini, terjadi penurunan tajam jumlah warga Suriah yang mencari suaka di Uni Eropa (UE). Jika pada Oktober tahun lalu UE menerima sekitar 16.000 permohonan dari warga Suriah, angka tersebut menurun drastis menjadi 3.100 pada Mei tahun ini. Jerman sendiri juga mencatat penurunan total permohonan suaka hampir separuh dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya perubahan pola migrasi.
Sikap pemerintah Jerman menekankan adanya perbedaan antara pengungsi Suriah yang telah berhasil berintegrasi—seperti mereka yang telah menguasai bahasa dan mendapatkan pekerjaan—dengan mereka yang masih bergantung pada tunjangan sosial dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk tinggal. Namun, ketegangan mulai meningkat di kalangan pengungsi Suriah yang telah menetap di Jerman sejak tahun 2015. Banyak dari mereka secara terbuka menyatakan keengganan untuk kembali ke negara asal. Menurut kesaksian mereka, Suriah masih diselimuti kekacauan, infrastruktur dasar belum berfungsi, dan kelompok-kelompok bersenjata masih berpatroli di jalanan. Peringatan telah dilontarkan mengenai potensi demonstrasi massal di Berlin jika terjadi pengusiran paksa, menempatkan pemerintah di persimpangan jalan antara kebutuhan keamanan nasional dan tanggung jawab kemanusiaan.