PBB Mendesak Dialog di Sudan Setelah Kejatuhan El Fasher dan Bencana Kemanusiaan Kritis

Pada 4 November 2025, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, mengeluarkan seruan mendesak kepada pihak-pihak yang bertikai di Sudan. Ia menuntut agar perundingan segera dilanjutkan demi menghentikan eskalasi kekerasan yang semakin parah. Seruan penting ini disampaikan di tengah KTT PBB yang diselenggarakan di Qatar, mencerminkan kekhawatiran mendalam organisasi internasional tersebut terhadap situasi kemanusiaan yang telah mencapai titik kritis, khususnya di kota El Fasher, ibu kota Darfur Utara.

Keadaan di El Fasher kini telah berubah menjadi bencana total. Hal ini terjadi setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) berhasil menguasai kota tersebut sepenuhnya. Pengambilalihan ini mengakhiri pengepungan yang telah berlangsung selama 18 bulan terhadap benteng besar terakhir Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) di wilayah tersebut. RSF berhasil merebut kota itu pada 26-27 Oktober 2025. Berbagai kesaksian yang muncul dari wilayah tersebut mengindikasikan adanya kekejaman yang mengerikan, termasuk laporan mengenai eksekusi massal, pembersihan etnis yang ditargetkan, dan tindakan kekerasan seksual.

Salah satu insiden yang paling menggemparkan adalah serangan terhadap rumah sakit bersalin Saudi pada 28 Oktober 2025. Menurut data yang tersedia, serangan brutal ini mengakibatkan kematian lebih dari 460 orang, termasuk pasien dan pendamping mereka. Guterres sendiri menggambarkan konflik yang terjadi sebagai “spiral yang tidak terkendali,” menekankan perlunya intervensi diplomatik yang cepat dan efektif untuk menghentikan pertumpahan darah.

Eskalasi kekerasan ini terjadi bersamaan dengan meluasnya bencana kelaparan. Menurut data PBB, kelaparan telah mencapai fase kelima yang bersifat katastropik (IPC Fase 5) di El Fasher dan juga di Kaduqli, Kordofan Selatan. Secara keseluruhan di Sudan, sekitar 21 juta jiwa menghadapi kekurangan pangan akut. Lebih lanjut, 375 ribu orang hidup dalam kondisi yang setara dengan kelaparan total. Pengepungan El Fasher, yang berlangsung sekitar satu setengah tahun, menyebabkan sekitar 300 ribu penduduk terperangkap tanpa akses terhadap layanan medis dasar dan pasokan makanan.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan oleh RSF. Sementara itu, Kantor Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sedang meninjau kekejaman RSF di El Fasher sebagai potensi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para ahli menilai bahwa jatuhnya El Fasher ke tangan RSF merupakan titik balik signifikan yang berpotensi membagi Sudan menjadi dua zona pengaruh de facto. Meskipun RSF menahan warga sipil di kota tersebut dan menghalangi upaya evakuasi, negara-negara lain, termasuk Irak, telah mengutuk pembunuhan warga sipil dan menyerukan dialog, menolak segala upaya destabilisasi negara tersebut.