KTT Internasional di Paris Bahas Stabilisasi Gaza Pasca Gencatan Senjata

Pada tanggal 9 Oktober 2025, sebuah pertemuan puncak internasional yang krusial diselenggarakan di Paris, berfokus pada masa depan Jalur Gaza pasca tercapainya kesepakatan gencatan senjata sementara antara Israel dan gerakan Hamas. Pertemuan penting ini, yang diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, berlangsung di Istana Élysée. KTT tersebut dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara Eropa dan Arab, serta Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas. Tujuan utamanya adalah untuk membahas langkah-langkah stabilisasi di Gaza, mengoordinasikan bantuan internasional, dan mendiskusikan implementasi fase pertama dari rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Isu-isu kunci mengenai tata kelola pascaperang di Gaza menjadi agenda utama pembahasan dalam KTT tersebut. Para peserta secara intensif membicarakan pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang memiliki mandat untuk menjamin keamanan di kawasan tersebut, mendukung operasional Otoritas Palestina, dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan. Emmanuel Macron menekankan betapa vitalnya kolaborasi dengan inisiatif Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa perjanjian gencatan senjata yang disepakati di Sharm el-Sheikh merupakan momen yang “bersejarah,” namun langkah-langkah lanjutan untuk mewujudkan rencana tersebut harus terus dijalankan. Lebih lanjut, Macron menegaskan komitmen Prancis untuk menyediakan sumber daya dan berpartisipasi dalam pelatihan pasukan keamanan Palestina, bekerja sama dengan Yordania dan Mesir.

Dari pihak Uni Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, mengumumkan kesiapan blok tersebut untuk mengaktifkan kembali misi perbatasan di Rafah dan memberikan dukungan penuh dalam upaya stabilisasi regional. Kallas menilai bahwa momentum saat ini merupakan “peluang terbaik bagi komunitas internasional” untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat dan mempersiapkan langkah-langkah rekonstruksi Gaza setelah konflik. Para menteri dari negara-negara Eropa dan Arab mendiskusikan berbagai format partisipasi negara mereka dalam misi stabilisasi ini, termasuk pelatihan, penyediaan peralatan, dan kemungkinan pengerahan pasukan. Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai format keterlibatan ini masih dalam tahap diskusi dan belum final.

Meskipun pertemuan ini sangat penting, Amerika Serikat tidak mengirimkan perwakilan. Menteri Luar Negeri Marco Rubio awalnya dijadwalkan untuk hadir, namun ia membatalkan perjalanan tersebut karena adanya perubahan jadwal yang mendesak setelah penandatanganan perjanjian di Sharm el-Sheikh. Para diplomat Prancis menjelaskan bahwa ketidakhadiran perwakilan AS semata-mata disebabkan oleh alasan organisasional. Mereka juga menegaskan bahwa koordinasi erat dengan Washington tetap menjadi elemen kunci dan prioritas utama dalam upaya stabilisasi ini.

Di sisi lain, pihak Israel melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan KTT Paris ini. Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar menyatakan bahwa pertemuan tersebut diadakan “di belakang Israel” dan bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal Prancis. Terlepas dari keberatan Israel, KTT ini tetap dianggap sebagai langkah maju yang signifikan bagi komunitas internasional dalam membahas stabilisasi Gaza. Pertemuan tersebut berhasil menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang solid antara negara-negara Eropa dan Arab sebagai prasyarat untuk menjaga perdamaian dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di kawasan tersebut.