Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan pada 11 Agustus 2025 bahwa Australia akan secara resmi mengakui Negara Palestina. Pengakuan ini akan diformalkan pada sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September mendatang.
Keputusan ini sejalan dengan konsensus internasional yang berkembang dan merupakan bagian dari upaya global untuk mendorong solusi dua negara. Pengakuan Australia ini bergantung pada komitmen spesifik dari Otoritas Palestina, termasuk pengecualian Hamas dari pemerintahan di masa depan, demiliterisasi Gaza, dan penyelenggaraan pemilihan umum. Albanese menekankan bahwa solusi dua negara adalah harapan terbaik untuk mengakhiri siklus kekerasan dan penderitaan di Timur Tengah.
Langkah Australia ini mengikuti negara-negara seperti Prancis dan Inggris yang juga mengindikasikan niat mereka untuk mengakui kenegaraan Palestina pada pertemuan PBB mendatang. Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakhiri perang di Gaza. Demonstrasi besar-besaran yang menuntut diakhirinya konflik dan menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza telah terjadi di berbagai kota di Australia, termasuk Sydney pada 3 Agustus 2025.
Keputusan Albanese menandai pergeseran kebijakan luar negeri Australia. Sebelumnya, Australia mendukung "kedaulatan permanen" Palestina di Wilayah Palestina yang Diduduki pada November 2024. Amerika Serikat, melalui Presiden Donald Trump, menyatakan keberatan terhadap pengakuan kenegaraan Palestina, dengan alasan hal itu memberi penghargaan kepada Hamas dan menghambat upaya gencatan senjata. Namun, Albanese menegaskan bahwa keputusan Australia bersifat kedaulatan dan independen.
Secara historis, Australia telah mendukung keberadaan Israel sejak 1947, ketika Menteri Luar Negeri Australia Evatt memimpin komite PBB yang merekomendasikan penciptaan dua negara. Keputusan saat ini membangun momentum global untuk mengakhiri siklus kekerasan, dengan lebih dari 140 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina. Keputusan Australia ini, bersama dengan negara-negara seperti Prancis dan Inggris, menandakan pergeseran yang terkoordinasi dalam upaya internasional untuk mencapai solusi dua negara yang adil dan langgeng.