Dewan Uni Eropa telah menyetujui tranche keuangan sebesar €3,05 miliar untuk Ukraina pada 8 Agustus 2025. Dana ini merupakan bagian dari program Ukraine Facility, namun jumlahnya berkurang €1,45 miliar dari yang semula direncanakan sebesar €4,5 miliar. Pengurangan ini disebabkan oleh kegagalan Ukraina dalam mengimplementasikan tiga dari enam belas reformasi yang telah disepakati.
Reformasi yang belum terpenuhi tersebut mencakup bidang desentralisasi, penguatan Badan Anti-Korupsi (ARMA), dan proses seleksi hakim untuk Pengadilan Tinggi Anti-Korupsi Ukraina. Guillaume Mercier, juru bicara Komisi Eropa, menjelaskan bahwa meskipun 13 dari 16 reformasi telah dinilai selesai, tiga area krusial tersebut masih dalam tahap penyelesaian. Kebijakan pembayaran parsial Uni Eropa memungkinkan dana yang terkait dengan indikator yang belum terpenuhi untuk dicairkan kemudian, dengan batas waktu hingga 12 bulan bagi Ukraina untuk menyelesaikan reformasi yang tersisa.
Program Ukraine Facility, yang diluncurkan pada Februari 2024, dirancang untuk memberikan dukungan keuangan yang stabil dan dapat diprediksi kepada Ukraina dari tahun 2024 hingga 2027, dengan total potensi pendanaan hingga €50 miliar. Dana ini bertujuan untuk mendukung pemulihan, rekonstruksi, dan modernisasi negara, serta memfasilitasi proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Dukungan ini mencakup pinjaman dan hibah, yang disalurkan berdasarkan implementasi "Ukraine Plan", sebuah peta jalan reformasi yang mencakup tata kelola, supremasi hukum, rekonstruksi, dan modernisasi ekonomi.
Keputusan Uni Eropa untuk mengurangi tranche pendanaan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap agenda reformasi yang disepakati, terutama dalam area tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, Uni Eropa tetap menunjukkan komitmennya untuk mendukung Ukraina, dengan memberikan kesempatan bagi negara tersebut untuk memperbaiki kekurangan dan membuka seluruh paket pendanaan. Reformasi desentralisasi di Ukraina, yang dimulai pada tahun 2014, telah diakui secara internasional sebagai salah satu yang paling sukses dalam memberdayakan pemerintah daerah. Demikian pula, reformasi anti-korupsi yang telah menciptakan ekosistem kelembagaan baru, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi Nasional Ukraina (NABU), Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (SAPO), dan Pengadilan Tinggi Anti-Korupsi (HACC), terus menunjukkan kemajuan meskipun tantangan tetap ada.
Para pejabat Ukraina menyatakan bahwa negara tersebut memenuhi kewajibannya di bawah kondisi perang yang sangat sulit dan bahwa tiga indikator yang belum selesai berada dalam tahap akhir implementasi. Penyelesaian reformasi ini akan memungkinkan Ukraina untuk menerima sisa dana sebesar €1,45 miliar. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dukungan segera dan tujuan jangka panjang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kapasitas institusional di Ukraina, yang merupakan langkah penting dalam perjalanannya menuju integrasi Eropa.