Presiden Polandia, Karol Nawrocki, pada 25 Agustus 2025, memveto undang-undang yang memperpanjang bantuan keuangan untuk pengungsi Ukraina di Polandia. Keputusan ini menimbulkan tantangan politik bagi pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dan memicu perdebatan mengenai komitmen Polandia terhadap Ukraina serta kebijakan pengungsinya.
Presiden Nawrocki membenarkan keputusannya dengan menyatakan bahwa tunjangan anak seharusnya bergantung pada pekerjaan bagi warga Ukraina di Polandia. Ia juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap ketentuan layanan kesehatan saat ini bagi pengungsi Ukraina, dengan alasan bahwa warga Polandia menghadapi kondisi yang lebih ketat. Veto ini memblokir perpanjangan pembayaran bantuan pengungsi yang seharusnya berlaku hingga Maret 2026.
Keputusan Nawrocki ini memicu reaksi keras dari para kritikus di pemerintahan, termasuk Perdana Menteri Tusk. Menteri Tenaga Kerja Agnieszka Dziemianowicz-Bąk menyatakan, "Kita tidak bisa menghukum orang karena kehilangan pekerjaan – terutama anak-anak yang tidak bersalah. Ini adalah dasar dari kesopanan manusia." Veto tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi terputusnya pendanaan Polandia untuk layanan internet satelit Starlink untuk Ukraina.
Secara ekonomi, data menunjukkan bahwa pengungsi Ukraina berkontribusi positif terhadap ekonomi Polandia. Sebuah studi Deloitte untuk UNHCR pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kehadiran pengungsi Ukraina menghasilkan 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Polandia. Tingkat pekerjaan di kalangan pengungsi Ukraina yang berusia kerja adalah 69%, sedikit di bawah warga Polandia (75%). Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa masuknya pengungsi Ukraina ke pasar kerja Polandia tidak memicu efek negatif pada ekonomi, melainkan berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja bagi warga Polandia serta peningkatan produktivitas perusahaan dan karyawan Polandia.
Veto Presiden Nawrocki juga terkait dengan isu-isu sejarah yang rumit antara Polandia dan Ukraina, khususnya terkait simbol-simbol nasionalis Ukraina. Nawrocki mengusulkan amandemen undang-undang untuk melarang simbol-simbol yang digunakan oleh nasionalis Ukraina selama Perang Dunia II, yang ia samakan dengan simbol Nazi dan Komunis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di Kyiv bahwa keputusan tersebut dapat memicu sentimen negatif di masyarakat Ukraina.
Perbedaan pandangan antara Presiden Nawrocki dan pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk menyoroti ketegangan politik yang berkembang di Polandia mengenai kebijakan pengungsi, prioritas nasional, dan hubungan internasional. Meskipun kedua belah pihak sepakat tentang perlunya membantu Ukraina melawan agresi Rusia, perbedaan dalam pendekatan terhadap pengungsi dan isu-isu historis menciptakan tantangan bagi hubungan bilateral Polandia-Ukraina.