Pada tanggal 14 Oktober 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan dimulainya tahap kedua proses perdamaian di Jalur Gaza. Fokus utama dari inisiatif ini adalah perlucutan senjata kelompok Hamas. Pernyataan penting ini disampaikan oleh Kepala Gedung Putih di hadapan awak media, di mana ia menegaskan dengan jelas bahwa jika kelompok militan tersebut gagal memenuhi kewajiban perlucutan senjata mereka, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk memaksakan tindakan tersebut. Pengumuman ini muncul setelah rampungnya tahap pertama perjanjian yang telah ditandatangani beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 9 Oktober, di Sharm el-Sheikh.
Perlucutan senjata Hamas merupakan elemen fundamental, bahkan menjadi landasan utama dari keseluruhan rencana 20 poin yang diajukan oleh Trump. Rencana komprehensif ini dirancang untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan stabil di wilayah tersebut. Presiden menekankan bahwa ia mengharapkan proses perlucutan senjata ini dapat terlaksana dalam “jangka waktu yang moderat.” Dengan nada tegas, Trump menambahkan peringatan keras: “Mereka mengatakan akan melucuti senjata, dan jika mereka tidak melakukannya, kami yang akan melucuti mereka. Mereka tahu saya tidak sedang bermain-main.” Ia bahkan mengisyaratkan bahwa tindakan pemaksaan ini dapat terjadi “dengan cepat dan, mungkin, brutal.”
Namun, respons dari Hamas terhadap tuntutan perlucutan senjata ini datang dengan penolakan yang sangat tajam dan kategoris. Juru bicara resmi kelompok tersebut secara terbuka menampik segala anggapan atau spekulasi yang menyatakan bahwa mereka telah menyetujui perlucutan senjata di bawah pengawasan internasional. Mereka secara eksplisit menyebut penyerahan senjata sebagai hal yang “tidak dapat diterima dan tidak dapat dinegosiasikan.” Penolakan langsung ini menimbulkan keraguan besar terhadap kemungkinan transisi yang mulus menuju tahap kedua proses perdamaian.
Padahal, kelancaran pelaksanaan Tahap Kedua sangat bergantung pada perlucutan senjata ini. Tahap kedua tersebut juga menjadi prasyarat penting bagi penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut dan dimulainya upaya rekonstruksi yang sangat dibutuhkan di Jalur Gaza. Dengan penolakan Hamas, seluruh kerangka kerja perdamaian yang telah susah payah dibangun kini berada di ujung tanduk, mengancam stabilitas regional yang baru saja dicapai.
Situasi di lapangan tetap diselimuti ketegangan tinggi. Di tengah klaim gencatan senjata yang disepakati, laporan-laporan terus bermunculan mengenai insiden yang berlanjut, menyebabkan korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza. Para analis dan pakar politik internasional menyoroti bahwa keengganan Hamas untuk melucuti senjata secara serius mengancam seluruh logika di balik proses perdamaian ini. Dalam konteks perjanjian ini, langkah perlucutan senjata dipandang sebagai “konsesi timbal balik” yang mutlak diperlukan. Konsesi vital ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keamanan yang langgeng dan memungkinkan pembentukan sistem pemerintahan masa depan yang stabil di wilayah kantong tersebut. Tanpa langkah ini, masa depan perdamaian yang berkelanjutan tampak semakin jauh dari harapan.