Ketegangan Perbatasan Thailand-Kamboja Membara Lagi Pasca Gencatan Senjata yang Dimediasi Trump Kandas

Pada hari Senin, 8 Desember 2025, situasi di perbatasan antara Kerajaan Thailand dan Kamboja mengalami eskalasi tajam. Puncak ketegangan ini ditandai dengan serangan udara oleh pihak Thailand ke wilayah Kamboja. Tindakan militer ini secara resmi menandai runtuhnya gencatan senjata rapuh yang sebelumnya berhasil dicapai melalui upaya mediasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Eskalasi ini terjadi menyusul serangkaian baku tembak intensif di zona perbatasan. Kedua belah pihak segera saling melempar tuduhan sebagai inisiator utama tindakan permusuhan tersebut. Juru bicara militer Thailand, Mayor Jenderal Wintai Suwaree, mengklaim bahwa serangan udara menggunakan jet tempur F-16 itu merupakan respons langsung. Respons ini, menurutnya, ditujukan atas serangan artileri dan mortir yang dilancarkan Kamboja ke pangkalan Thailand bernama Anupong, yang terletak di dekat Celah Chong An Ma.

Militer Thailand melaporkan kerugian signifikan akibat serangan pagi itu, termasuk setidaknya satu prajurit mereka tewas dan tujuh lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Thailand menegaskan bahwa tujuan dari serangan udara tersebut adalah untuk melumpuhkan kapasitas militer Kamboja secara substansial dalam jangka waktu panjang, demi menjamin keamanan wilayah mereka. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya Bangkok memandang ancaman yang dihadapi.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja dengan tegas membantah tuduhan yang dilayangkan Bangkok. Mereka menyebut tindakan Thailand sebagai “aksi biadab dan kejam,” sambil mempertahankan posisi bahwa pasukan Kamboja tidak pernah melakukan tembakan balasan, dan tetap berkomitmen pada jalur proses perdamaian. Namun, beberapa laporan media menyebutkan bahwa Kamboja menggunakan tank dan sistem roket peluncur ganda, termasuk BM-21 Grad, untuk menyerang posisi Thailand. Konflik ini telah menimbulkan dampak tragis, termasuk korban sipil dan kebutuhan mendesak untuk melakukan evakuasi massal dari daerah-daerah yang berbatasan langsung.

Akar konflik ini sangat dalam, berpusat pada sengketa wilayah perbatasan sepanjang 817 kilometer yang belum terselesaikan, terutama di sekitar kompleks kuil bersejarah Preah Vihear. Ketegangan mencapai titik didih yang tinggi, mengingatkan pada baku tembak sengit lima hari pada Juli 2025. Insiden Juli tersebut mengakibatkan kematian sedikitnya 48 orang dan memaksa 300.000 warga mengungsi. Upaya penghentian pertempuran saat itu berhasil berkat intervensi langsung dari Donald Trump.

Kesepakatan damai yang sempat terjalin diperkuat pada akhir Oktober 2025. Dalam pertemuan puncak ASEAN di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menandatangani deklarasi bersama untuk mengamankan perdamaian. Perlu dicatat bahwa kepemimpinan ASEAN pada tahun 2025 dipegang oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang berperan sebagai tuan rumah.

Eskalasi Desember ini terjadi setelah Thailand mengambil langkah mundur dari upaya deeskalasi pada bulan November. Alasan penundaan tersebut adalah insiden ranjau darat yang diklaim Bangkok baru saja dipasang oleh pihak Kamboja—klaim yang langsung dibantah oleh Phnom Penh. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengambil sikap keras, menyatakan bahwa dialog tidak akan mungkin terjadi sebelum Kamboja memenuhi semua persyaratan yang diajukan Thailand. Menurut data militer Thailand, lebih dari 50.000 penduduk telah dievakuasi ke tempat penampungan di lima provinsi perbatasan Thailand. Sementara itu, di pihak Kamboja, dilaporkan ratusan ribu orang juga terpaksa mengungsi. Sebagai langkah antisipatif, Kedutaan Besar Rusia di Thailand telah menyarankan warga negaranya untuk menunda perjalanan ke provinsi-provinsi perbatasan negara tersebut.