Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban di Afghanistan telah memerintahkan pencabutan dan pelarangan 679 judul buku dari universitas-universitas di seluruh negeri. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melakukan "pemurnian" ideologis dan sosial dalam sistem pendidikan Afghanistan.
Keputusan yang dilaporkan terjadi pada Desember 2023 ini mencakup buku-buku yang dianggap bertentangan dengan yurisprudensi Hanafi, ideologi, syariah, jurnalisme, ekonomi, dan sosiologi. Materi yang dilarang termasuk teks tentang dasar-dasar hukum Afghanistan, hak-hak perempuan, demokrasi, peran perempuan dalam hubungan masyarakat, serta teks-teks sejarah, etika, dan pembahasan mengenai penyebab dosa dan kemaksiatan.
Para akademisi menyuarakan keprihatinan mendalam atas langkah ini. Naser al-Allah Stanekzai, seorang penasihat senior di Universitas Kabul, menyatakan bahwa penghapusan buku-buku ini terjadi karena "tidak ada alternatif" bagi mereka. Sementara itu, Fiazullah Jalal, seorang profesor di Universitas Kabul, berpendapat bahwa tindakan Taliban ini akan "memundurkan mahasiswa Afghanistan seratus tahun ke belakang." Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran akan kemunduran kualitas dan keragaman pendidikan tinggi di Afghanistan.
Langkah Taliban ini melanjutkan tren yang terlihat sejak mereka kembali berkuasa pada Agustus 2021, di mana terjadi upaya sistematis untuk "mengislamisasi" dan "mengideologisasi" sistem pendidikan. Pada Desember 2023, kementerian yang sama telah meminta universitas untuk mengganti buku-buku yang dianggap "bertentangan dengan yurisprudensi Hanafi" dan buku-buku "ideologis" dengan materi tentang "Sirat Nabavi" (biografi Nabi).
Sejarah menunjukkan bahwa rezim Taliban cenderung mengontrol narasi pendidikan. Selama pemerintahan pertama mereka (1996-2001), Taliban memberlakukan kebijakan yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan menghapus materi yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan mereka. Human Rights Watch mencatat bahwa kebijakan Taliban saat ini tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga merusak sistem pendidikan secara keseluruhan, berisiko menciptakan generasi yang hilang.
Penghapusan buku-buku ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai masa depan kebebasan akademik dan kemajuan intelektual di Afghanistan. Pembatasan akses terhadap pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan peran perempuan, menandakan upaya untuk membentuk pemikiran generasi mendatang sesuai dengan ideologi rezim yang berkuasa.