Serikat pekerja di Prancis telah mengumumkan rencana untuk melakukan protes dan mogok kerja secara nasional pada tanggal 18 September 2025. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap langkah-langkah fiskal yang diusulkan oleh pemerintah untuk tahun 2026.
Perdana Menteri François Bayrou, yang memimpin pemerintahan minoritas, menghadapi tantangan besar karena rencana penghematan anggaran sebesar 44 miliar Euro tersebut mendapat tentangan luas dari berbagai kalangan politik. Langkah pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran ini, yang mencakup pemangkasan belanja publik, pembekuan indeksasi pensiun dan bracket pajak, serta penghapusan dua hari libur nasional, telah memicu kekhawatiran akan dampak sosial yang signifikan.
Marylise Leon, pemimpin serikat pekerja CFDT, menyatakan bahwa serikat pekerja berkomitmen untuk menggagalkan anggaran yang mereka sebut sebagai "rumah horor" ini. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian politik yang menyelimuti Prancis, terutama menjelang pemungutan suara mosi percaya yang dijadwalkan pada 8 September 2025. Pemerintahan minoritas yang dipimpin oleh François Bayrou sangat rentan terhadap oposisi dari partai-partai di spektrum politik, baik dari kiri maupun kanan.
Partai-partai seperti National Rally, Partai Sosialis, Partai Hijau, dan Partai Komunis telah menyatakan penolakan mereka terhadap rencana penghematan ini, menganggapnya memberatkan masyarakat. Situasi ini mengingatkan pada gejolak sosial yang pernah terjadi, termasuk perbandingan dengan gerakan "Rompi Kuning" (Gilets Jaunes) yang dimulai pada tahun 2018 sebagai protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar dan ketidakadilan ekonomi.
Para pemimpin bisnis di Prancis juga telah menyuarakan keprihatinan mereka mengenai potensi risiko terhadap perekonomian negara akibat krisis politik yang sedang berlangsung. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi stabilitas fiskal Prancis dan berdampak pada pasar keuangan Eropa secara keseluruhan. Euro berpotensi tertekan, dan kepercayaan investor terhadap pasar Eropa bisa melemah jika ketidakstabilan ini berlanjut.
Sejarah menunjukkan bahwa Prancis memiliki tradisi panjang dalam aksi protes sosial terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan, yang seringkali dipicu oleh isu-isu seperti ketimpangan pendapatan dan beban pajak. Krisis fiskal ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah Prancis dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk mengendalikan utang publik yang terus membengkak—diperkirakan mencapai 117,6% dari PDB pada tahun 2026 jika tidak ada reformasi—dengan tuntutan kesejahteraan sosial dan keseimbangan kehidupan kerja yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Prancis. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan yang dianggap mengancam "joie de vivre" atau kegembiraan hidup masyarakat dapat memicu reaksi keras.
Dengan demikian, protes dan mogok kerja yang dijadwalkan pada 18 September 2025 menjadi penanda penting dari ketegangan sosial dan politik yang sedang berlangsung di Prancis, yang dampaknya akan terasa tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional.