Senator Lindsey Graham meluncurkan sebuah inisiatif penting, menyerukan negara-negara Arab untuk mengambil peran sentral dan kepemimpinan dalam upaya rehabilitasi Jalur Gaza pasca-gencatan senjata yang baru-baru ini disepakati antara Israel dan Hamas. Dalam sebuah wawancara eksklusif di program "Hannity" Fox News pada tanggal 15 Oktober 2025, Graham menegaskan pandangannya bahwa kepemimpinan regional dalam pekerjaan rekonstruksi akan berfungsi sebagai katalisator yang jauh lebih efektif untuk perubahan berkelanjutan dan jangka panjang.
Ia berpendapat bahwa pendekatan yang melibatkan negara-negara Arab secara langsung ini jauh lebih unggul dan realistis dibandingkan jika tanggung jawab yang monumental tersebut semata-mata dibebankan kepada Israel, yang secara historis menghadapi tantangan keamanan yang kompleks di wilayah tersebut. Graham menekankan bahwa solusi yang langgeng, yang menghasilkan stabilitas sejati, harus datang dari kolaborasi dan kepemilikan oleh kawasan itu sendiri, bukan melalui intervensi pihak luar yang berkepanjangan.
Menurut pandangan Senator Graham, keterlibatan aktif dan kepemilikan oleh negara-negara di kawasan tersebut sangat vital. Keterlibatan ini tidak hanya mencakup aspek pendanaan, tetapi juga peran dalam membongkar struktur politik dan militer Hamas serta mengelola proses rekonstruksi selanjutnya. Graham meyakini bahwa hanya dengan cara ini stabilitas ekonomi yang telah lama dinantikan dapat terwujud, disertai dengan demiliterisasi nyata di wilayah kantong Gaza. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan kebutuhan akan intervensi eksternal yang sering kali dianggap tidak berkelanjutan atau memicu ketegangan baru, sejalan dengan aspirasi global untuk menciptakan lingkungan di mana kemakmuran dapat muncul secara organik.
Seruan yang dilontarkan oleh Graham ini muncul di tengah konteks politik yang sudah terbentuk, yaitu rencana perdamaian komprehensif 20 poin yang sebelumnya telah diajukan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Dokumen strategis tersebut, sebagaimana dilaporkan secara luas, mencakup beberapa elemen kunci yang saling terkait. Ini termasuk persyaratan mendesak untuk pembebasan sandera yang ditahan, tuntutan demiliterisasi total Gaza, dan yang paling relevan, pembentukan "Dewan Perdamaian" yang bertugas mengawasi seluruh proses rekonstruksi dan transisi pemerintahan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya juga telah mengindikasikan kesediaannya untuk bekerja sama secara konstruktif dan terbuka dengan mitra-mitra Arab, khususnya dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan pemulihan infrastruktur dan pembangunan kembali wilayah yang hancur.
Meskipun ada kesamaan visi, masih terdapat beberapa isu krusial yang memerlukan solusi segera, terutama mengenai perlucutan senjata Hamas dan pembentukan badan pemerintahan yang sah, stabil, dan diterima oleh komunitas internasional. Namun, tinjauan analitis menunjukkan adanya sinyal positif dari kawasan tersebut. Negara-negara Arab telah menunjukkan kesiapan yang signifikan untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemulihan. Mereka bahkan telah mengajukan rencana pemulihan yang terperinci dan ambisius, mencakup komitmen investasi multi-miliar dolar yang ditujukan untuk pembangunan kembali infrastruktur kritis. Investasi ini mencakup proyek-proyek vital seperti pembangunan pelabuhan dan bandara, yang esensial untuk menghubungkan Gaza dengan ekonomi global. Oleh karena itu, inisiatif yang diutarakan oleh Senator Graham ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mendistribusikan kembali beban dan tanggung jawab guna mewujudkan masa depan yang lebih harmonis dan stabil di Timur Tengah.