Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Moldova pada 24 September 2025, untuk menyampaikan protes keras terkait keputusan Moldova yang menolak akreditasi perwakilan Rusia sebagai pengamat pemilihan umum parlemen negara itu yang dijadwalkan pada 28 September 2025. Rusia berpendapat bahwa tindakan ini merusak kepercayaan terhadap legitimasi dan transparansi proses pemilu.
Kementerian Luar Negeri Moldova mengonfirmasi pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa semua langkah yang diambil terkait pemilu dirancang untuk memastikan integritas dan transparansinya, sesuai dengan undang-undang nasional dan komitmen internasional untuk proses yang bebas, adil, dan transparan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa Rusia telah mengajukan banding kepada Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) untuk mengevaluasi keputusan Moldova terkait pengamat pemilu.
Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) melalui Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR) telah mengerahkan misi pengamatan pemilu di Moldova, yang terdiri dari tim inti yang beranggotakan 15 ahli dari 14 negara anggota OSCE. Pengamat jangka pendek dijadwalkan akan dikerahkan ke seluruh Moldova mulai 26 September 2025. Misi ini akan menilai pelaksanaan pemilu sesuai dengan komitmen OSCE dan standar internasional lainnya, serta legislasi nasional.
Pemilu parlemen Moldova pada 28 September 2025 ini dipandang sebagai momen geopolitik penting, di mana negara tersebut akan menentukan arah kebijakan luar negerinya, antara integrasi ke Uni Eropa atau hubungan yang lebih erat dengan Rusia. Partai Aksi dan Solidaritas (PAS) yang berkuasa mendukung integrasi Uni Eropa, sementara partai oposisi seperti Blok Patriotik cenderung memilih hubungan yang lebih erat dengan Rusia. Ketegangan antara Rusia dan Moldova terkait isu pengamat pemilu ini mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan tersebut, dengan Rusia berusaha mempertahankan pengaruhnya di negara-negara bekas Uni Soviet.
Keputusan Moldova untuk menolak akreditasi pengamat Rusia, meskipun berdalih kepatuhan pada undang-undang nasional, dipandang oleh Rusia sebagai tindakan yang bermotivasi politik dan melanggar komitmen dalam OSCE. Situasi ini menyoroti pola berulang sengketa pemilu dan manuver geopolitik di Eropa Timur, di mana integritas proses demokrasi seringkali menjadi arena persaingan pengaruh.