Ribuan warga Brasil turun ke jalan di berbagai kota pada 21 September 2025, menyuarakan penolakan mereka terhadap "Hukum Bandit" yang kontroversial dan usulan amnesti bagi para pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro yang terlibat dalam kerusuhan 8 Januari 2023.
Aksi protes ini mencerminkan ketegangan politik yang terus membara di Brasil, serta perjuangan antara akuntabilitas hukum dan pengaruh politik. "Hukum Bandit," yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 September 2025, dikritik oleh para pengunjuk rasa sebagai upaya untuk melindungi para legislator dan mantan presiden dari tuntutan hukum. Di Rio de Janeiro, aksi protes terlihat di Pantai Copacabana, di mana tokoh-tokoh ternama seperti musisi Caetano Veloso, Gilberto Gil, dan Chico Buarque turut serta. Para demonstran meneriakkan slogan "Tidak ada amnesti" sambil bergerak menuju gedung-gedung pemerintahan.
Protes ini dipicu oleh persetujuan "Hukum Bandit" dan langkah selanjutnya untuk mempercepat RUU amnesti bagi mereka yang dihukum karena peristiwa 8 Januari 2023, yang berpotensi mencakup Bolsonaro sendiri. Jair Bolsonaro baru-baru ini dijatuhi hukuman 27 tahun penjara oleh Mahkamah Agung terkait perannya dalam konspirasi untuk membatalkan hasil pemilu 2022. Vonis ini menambah panasnya lanskap politik Brasil, dengan sebagian besar masyarakat Brasil, sekitar 50%, menginginkan Bolsonaro dipenjara, sementara 54% menentang amnesti bagi pendukungnya.
Para kritikus dan pengunjuk rasa berpendapat bahwa "Hukum Bandit" merupakan alat untuk melindungi para pelaku kejahatan dan menghalangi tegaknya keadilan. Di sisi lain, Presiden Dewan Perwakilan Rakyat, Hugo Motta, menyatakan bahwa hukum tersebut bertujuan melindungi dari penyalahgunaan yudisial. Menteri Kehakiman, Ricardo Lewandowski, menyuarakan keprihatinan tentang kemungkinan infiltrasi organisasi kriminal ke dalam parlemen.
Presiden Lula telah berjanji untuk memveto undang-undang amnesti dan menganggap "Hukum Bandit" bukan masalah serius bagi legislator. Senator Alessandro Vieira berencana meminta penolakan hukum tersebut di Senat, sementara Senator Flavio Bolsonaro berpendapat bahwa Brasil perlu "membalik halaman sejarah ini dan menyetujui amnesti".
Peristiwa ini menyoroti perpecahan mendalam dalam masyarakat Brasil dan perdebatan sengit mengenai supremasi hukum serta akuntabilitas politik. Keterlibatan para seniman terkemuka dalam aksi ini menegaskan betapa isu ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Protes semacam ini juga mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga demokrasi dari ancaman polarisasi politik yang dapat mempengaruhi proses hukum, terutama setelah peristiwa kerusuhan yang mengguncang ibu kota dan hukuman terhadap mantan presiden.
Situasi ini membuka ruang refleksi tentang bagaimana dinamika politik dan hukum di Brasil terus berkembang, serta bagaimana masyarakat sipil berperan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Perhatian dunia tertuju pada perkembangan selanjutnya, terutama terkait nasib "Hukum Bandit" di Senat dan potensi amnesti yang dapat membentuk masa depan politik negara tersebut.