Puluhan ribu warga Turki berkumpul di Ankara pada 14 September 2025, untuk menyuarakan protes terhadap kasus hukum yang mengancam eksistensi Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama di negara itu.
Demonstrasi besar ini terjadi sehari sebelum keputusan pengadilan yang krusial mengenai keabsahan kongres partai tahun 2023, yang memilih Özgür Özel sebagai pemimpinnya. CHP menganggap kasus ini bermotif politik, sementara pemerintah menyatakan ada kekeliruan prosedural. Para pengunjuk rasa, yang membawa bendera Turki dan atribut CHP, meneriakkan seruan agar Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengundurkan diri. Özgür Özel, dalam pidatonya di hadapan massa, menuduh pemerintah merusak norma-norma demokrasi dan menekan perbedaan pendapat.
Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik pasca kemenangan oposisi dalam pemilihan lokal baru-baru ini. Walikota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, yang suratnya dibacakan di rapat umum tersebut, turut menuduh pemerintah berupaya menentukan hasil pemilihan umum mendatang melalui tindakan yudisial yang bermotif politik. Massa merespons dengan meneriakkan "Presiden İmamoğlu".
Tekanan hukum terhadap CHP telah berlangsung selama hampir setahun, dengan ratusan anggota partai ditahan. Data menunjukkan lebih dari 500 anggota CHP ditahan dalam setahun terakhir, termasuk 17 walikota dari wilayah yang dikuasai CHP. Kasus ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melemahkan CHP, yang oleh partai oposisi dianggap sebagai upaya destabilisasi. Pemerintah Turki, di sisi lain, menegaskan bahwa peradilan bersifat independen dan menyangkal adanya motif politik di balik tindakan hukum tersebut.
Sejarah mencatat bahwa independensi peradilan di Turki telah menjadi isu yang kompleks. Berbagai laporan dan analisis menunjukkan adanya campur tangan pemerintah yang sistemik dalam peradilan sejak tahun 2014, yang diperparah dengan pemecatan dan penangkapan ribuan hakim serta jaksa pasca upaya kudeta tahun 2016. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang ruang demokrasi di Turki.
Kemenangan oposisi dalam pemilihan lokal tahun 2024, termasuk di kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara, telah meningkatkan profil tokoh-tokoh oposisi seperti Ekrem İmamoğlu dan Özgür Özel. Namun, tekanan hukum yang meningkat terhadap CHP, termasuk kasus yang menargetkan kongres internal partai, menunjukkan bahwa pertarungan politik masih jauh dari selesai. Keputusan pengadilan yang akan datang akan sangat menentukan lanskap politik Turki dan masa depan oposisi di negara tersebut.