Pada Juli 2025, Tiongkok mencatat arus keluar modal bulanan sebesar USD 58,3 miliar, angka tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 2010. Lonjakan ini sebagian besar didorong oleh investor Tiongkok daratan yang meningkatkan investasi mereka di Hong Kong, dipicu oleh liberalisasi pasar baru-baru ini.
Menanggapi tren ini, otoritas Tiongkok telah mewajibkan perusahaan yang berencana melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) atau penjualan saham sekunder di pasar internasional, khususnya Hong Kong, untuk mendapatkan persetujuan "tanpa keberatan" dari State Administration of Foreign Exchange (SAFE). Kegagalan mematuhi aturan ini akan mengharuskan pengembalian dana ke Tiongkok daratan. Kebijakan ini bertujuan mengelola arus modal secara efektif dan menjaga stabilitas nilai tukar yuan, yang juga menghadapi tekanan ekonomi global.
Administrasi Negara untuk Valuta Asing (SAFE) juga merilis draf aturan pada Juni 2025 untuk mengoptimalkan kerangka kerja investasi lintas batas, termasuk penyederhanaan prosedur investasi langsung asing (FDI) dan kemudahan reinvestasi laba domestik dalam mata uang asing. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk menyeimbangkan kontrol dan fasilitasi arus modal.
Hong Kong terus menjadi tujuan utama bagi investor Tiongkok yang mencari diversifikasi. Namun, pasar saham Hong Kong sendiri menghadapi tantangan dalam menarik investor, terlihat dari kesenjangan harga saham A-shares dan H-shares. Regulator di negara-negara ASEAN juga menyuarakan kekhawatiran mengenai struktur investasi yang tidak jelas terkait entitas Tiongkok dan Hong Kong, yang berpotensi meminggirkan peran kota tersebut sebagai perantara keuangan. Langkah pengetatan regulasi ini merupakan bagian dari strategi Tiongkok untuk menstabilkan yuan, yang telah mengalami tekanan depresiasi, melalui berbagai kebijakan termasuk penyesuaian regulasi dan intervensi pasar oleh Bank Sentral Tiongkok (PBOC).