Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah menyetujui prinsip jaminan keamanan untuk Ukraina yang serupa dengan Pasal 5 NATO. Langkah ini, yang digambarkan oleh Utusan Khusus AS Steve Witkoff sebagai "mengubah permainan", menandai penerimaan pertama Rusia terhadap pengaturan semacam itu untuk Ukraina, dengan tujuan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung.
Pasal 5 NATO menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua, yang mewajibkan tindakan kolektif. Meskipun baru sekali diaktifkan, prinsip pertahanan kolektifnya berfungsi sebagai pencegah yang kuat. Kesepakatan prinsip ini muncul dari pembicaraan di Alaska antara Presiden AS Donald Trump dan Putin, yang bertujuan mengakhiri perang selama 3,5 tahun di Ukraina.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut baik perkembangan ini, menyatakan kesiapan Eropa untuk berkontribusi pada jaminan pertahanan kolektif, menekankan bahwa Ukraina harus menjadi "landak baja" yang tidak dapat dicerna oleh penyerang potensial. Namun, tuntutan Rusia untuk menguasai wilayah Donbas, termasuk Donetsk dan Luhansk, sebagai imbalan untuk mengakhiri ofensifnya, tetap menjadi hambatan krusial. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dengan tegas menolak konsesi teritorial apa pun, menegaskan bahwa keputusan mengenai wilayah harus dibuat oleh Ukraina sendiri dan tidak dapat dinegosiasikan tanpa partisipasinya.
Para pemimpin Eropa mendukung posisi Ukraina, menegaskan bahwa "perbatasan internasional tidak boleh diubah dengan paksa" dan "terserah pada Ukraina untuk membuat keputusan mengenai wilayahnya." Dalam konteks ini, para pemimpin Eropa dari Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Finlandia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Trump dan Presiden Zelenskyy di Washington. Pertemuan penting ini bertujuan untuk membahas perdamaian dan jaminan keamanan, dengan para pemimpin Eropa yang bertekad untuk mengadvokasi komitmen keamanan yang kuat dan partisipasi penuh Ukraina dalam negosiasi teritorial. Mereka juga akan mencari kejelasan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan yang bersedia ditawarkan AS, sambil memastikan bahwa setiap resolusi menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.
Perjanjian Budapest 1994, di mana Ukraina melepaskan persenjataan nuklirnya sebagai imbalan atas jaminan keamanan dari Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris, berfungsi sebagai pengingat akan kegagalan jaminan politik yang tidak mengikat. Kegagalan ini telah menyoroti kebutuhan Ukraina akan pengaturan keamanan yang lebih kuat dan mengikat secara hukum, yang menggarisbawahi pentingnya negosiasi yang sedang berlangsung untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan vital Ukraina.