Ribuan warga Slovakia turun ke jalan di berbagai kota, termasuk Bratislava dan Košice, untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah Perdana Menteri Robert Fico.
Protes ini mencerminkan kekhawatiran publik yang mendalam terkait arah negara di bawah kepemimpinan Fico, terutama terkait kebijakan ekonomi dan posisinya dalam hubungan internasional. Inti dari gelombang protes ini adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran. Data menunjukkan bahwa defisit anggaran Slovakia pada tahun 2023 mencapai 6,1% dari PDB, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 6,3% pada tahun 2024, angka yang termasuk tertinggi di Zona Euro. Proyeksi Komisi Eropa menempatkan defisit pada 6,8% untuk tahun 2025. Kondisi ekonomi ini menjadi salah satu pemicu utama demonstrasi, dengan warga menyuarakan keprihatinan atas stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka.
Selain isu ekonomi, sikap pro-Rusia yang ditunjukkan oleh pemerintahan Fico juga menjadi sorotan utama. Pertemuan Fico dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di China pada 2 September 2025, yang merupakan satu-satunya pemimpin Uni Eropa yang menghadiri acara militer di Beijing dan bertemu Putin, semakin memperuncing ketegangan. Sikap ini menimbulkan kekhawatiran akan pergeseran orientasi Slovakia dari nilai-nilai Uni Eropa dan NATO. Fico sendiri telah beberapa kali mengkritik sanksi terhadap Rusia dan mengancam akan memblokir keanggotaan Ukraina di NATO, dengan alasan hal tersebut dapat memicu Perang Dunia III. Ia juga menyatakan bahwa perang di Ukraina tidak dapat diselesaikan secara militer dan menyarankan adanya kompromi teritorial yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, sebuah pandangan yang ditolak keras oleh Ukraina.
Perdana Menteri Fico, yang kembali berkuasa setelah pemilu 2023, dituduh oleh para kritikus, termasuk pemimpin oposisi Michal Simečka, memiliki kecenderungan otoriter dan mengikuti jejak Hungaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orbán. Sikap Fico yang mengkritik sekutu Barat, menghentikan bantuan militer ke Ukraina, dan retorikanya yang keras terhadap Uni Eropa dan NATO telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan Slovakia dalam tatanan Eropa. Ia juga dituduh menyalahgunakan badan intelijen negara untuk tujuan politik, termasuk menuduh adanya rencana kudeta yang melibatkan oposisi dan kekuatan asing.
Di tengah gejolak ini, hubungan Slovakia dengan negara-negara tetangga seperti Hungaria justru menunjukkan penguatan. Perdana Menteri Viktor Orbán telah berulang kali menyatakan bahwa hubungan kedua negara tidak pernah sebaik saat ini, dengan kesamaan pandangan dalam banyak isu di Uni Eropa, termasuk penolakan terhadap migrasi ilegal dan penekanan pada kedaulatan nasional. Namun, di sisi lain, Slovakia juga menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, dengan proyeksi pertumbuhan PDB yang moderat. Ekonomi Slovakia diproyeksikan tumbuh 2,2% pada tahun 2024 dan 2,9% pada tahun 2025, didorong oleh konsumsi swasta dan investasi, namun juga dibayangi oleh ketidakpastian global dan potensi hambatan perdagangan.
Protes yang meluas ini menunjukkan adanya keretakan dalam masyarakat Slovakia mengenai arah kebijakan luar negeri dan domestik negara. Warga menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan menyuarakan aspirasi mereka untuk Slovakia yang tetap teguh pada nilai-nilai demokrasi dan kemitraan transatlantik.