Protes Massal di Manila: Skandal Korupsi Pengendalian Banjir Melibatkan Pejabat Tinggi

Ribuan warga, mayoritas anggota kelompok keagamaan Iglesia Ni Cristo, membanjiri jalanan Manila, Filipina, sejak 16 November 2025, dalam serangkaian aksi protes massal yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Ketidakpuasan publik ini dipicu oleh terungkapnya penipuan berskala besar terkait proyek-proyek perlindungan banjir. Proyek-proyek vital tersebut dilaporkan tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali, meskipun alokasi dana telah dicairkan.

Skandal penyalahgunaan dana ini secara langsung mengancam keselamatan penduduk di negara yang secara rutin dilanda topan. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa ekonomi nasional telah menderita kerugian hingga 118,5 miliar peso (sekitar 2 miliar dolar AS) akibat korupsi di sektor ini dalam periode 2023 hingga 2025. Demonstrasi yang berlangsung hingga 18 November ini dipusatkan di Taman Rizal yang bersejarah, menyebabkan gangguan logistik yang signifikan di ibu kota, termasuk penutupan jalan-jalan utama seperti Roxas Avenue dan Bonifacio Boulevard.

Untuk menjaga ketertiban selama unjuk rasa, lebih dari 16.000 personel kepolisian dikerahkan. Meskipun secara resmi diklaim sebagai “protes keagamaan,” aksi ini pada dasarnya merupakan manifestasi ketidakpuasan masyarakat terhadap penyimpangan penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur yang sangat krusial. Departemen Keuangan bahkan menjuluki beberapa proyek bermasalah tersebut sebagai “proyek hantu,” sebuah istilah yang mengindikasikan sifat masalah yang sudah mengakar secara sistemik.

Skala tuduhan ini telah menyeret elit politik ke dalam pusaran masalah. Gugatan pidana telah diajukan terhadap 37 orang, termasuk senator, anggota Kongres, dan pengusaha, serta 86 eksekutif perusahaan konstruksi dan 9 pejabat pemerintah, atas tuduhan penggelapan pajak senilai sekitar 9 miliar peso. Sorotan tajam tertuju pada Martin Romualdez, sepupu Presiden dan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengundurkan diri di tengah mencuatnya skandal tersebut. Presiden Ferdinand Marcos Jr. secara terbuka berjanji bahwa penangkapan terkait kasus ini akan dilakukan sebelum Natal, namun ia menambahkan bahwa sepupunya belum akan dituntut karena kurangnya bukti yang memadai.

Ketegangan politik semakin memanas dengan adanya kritik terbuka dari jajaran pimpinan tertinggi negara. Wakil Presiden Sara Duterte secara terang-terangan menuntut agar Presiden Marcos sendiri dimintai pertanggungjawaban karena telah menandatangani anggaran nasional 2025, yang menurutnya telah mendanai proyek-proyek yang curang. Perpecahan yang terlihat jelas di antara para pemimpin ini merupakan sinyal nyata adanya krisis kepercayaan yang mendalam di tingkat pemerintahan.

Di tengah gejolak ini, Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner Jr., mengeluarkan pernyataan yang menjamin bahwa militer tidak akan melanggar Konstitusi dan tidak akan mengambil tindakan apa pun yang menentang ekspresi sipil yang sah. Pernyataan ini menegaskan komitmen untuk mempertahankan tatanan konstitusional di tengah turbulensi politik. Penting dicatat bahwa demonstrasi sebelumnya mengenai isu yang sama pada bulan September diwarnai kekerasan, mengakibatkan lebih dari 100 petugas polisi terluka, sehingga menjaga sifat damai dari unjuk rasa saat ini menjadi sangat krusial.