Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi AS Mengenai Gencatan Senjata Gaza dan Penempatan Pasukan Stabilisasi

Dewan Keamanan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Senin, 17 November 2025, secara resmi menyetujui sebuah resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat. Dokumen ini mengukuhkan dukungan internasional terhadap rencana komprehensif Presiden Donald Trump untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Jalur Gaza.

Resolusi yang diberi nomor 2803 tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas mutlak. Sebanyak 13 negara menyatakan suara "mendukung," sementara tidak ada satu pun negara yang memberikan suara "menentang." Federasi Rusia dan Tiongkok memilih untuk abstain dari pemungutan suara, namun tidak menggunakan hak veto mereka, yang menunjukkan konsensus luas meskipun ada kehati-hatian dari dua anggota tetap tersebut.

Secara formal, resolusi ini mengesahkan Rencana 20 Poin Trump, yang mencakup serangkaian langkah penting seperti gencatan senjata segera, pertukaran tawanan dan jenazah korban tewas, serta pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (PSI). Pasukan multinasional ini direncanakan melibatkan kontingen dari beberapa negara, termasuk Mesir, Indonesia, dan Pakistan.

PSI diberi mandat untuk melaksanakan beberapa tugas krusial. Mandat mereka meliputi pengamanan perbatasan sektor Gaza, perlindungan penduduk sipil, fasilitasi operasi kemanusiaan, dan yang paling penting, pelucutan senjata kelompok paramiliter, termasuk Hamas, serta pembongkaran infrastruktur militer mereka secara menyeluruh.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyambut baik terobosan diplomatik ini, namun segera menekankan perlunya transformasi keputusan tersebut menjadi langkah-langkah praktis yang konkret. Ia menyoroti pentingnya segera meningkatkan volume bantuan kemanusiaan, yang dinilainya masih sangat tidak memadai setelah dua tahun konflik. Guterres juga mendesak transisi cepat menuju fase kedua rencana Trump, yaitu peluncuran proses politik yang bertujuan mencapai solusi jangka panjang dua negara bagi Israel dan Palestina.

Amerika Serikat, melalui perwakilan tetapnya di PBB, Mike Waltz, menyebut adopsi resolusi ini sebagai langkah signifikan menuju stabilitas dan keamanan di kawasan. Namun, terlepas dari dukungan internasional yang luas, termasuk pernyataan bersama dari delapan negara mayoritas Muslim, rencana tersebut ditolak mentah-mentah oleh Hamas. Kelompok radikal itu menyatakan bahwa resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional, dan penempatan pasukan internasional dengan mandat pelucutan senjata menghilangkan netralitas mereka.

Dari pihak Israel, Duta Besar Danny Danon menegaskan kembali bahwa pelucutan senjata Hamas tetap menjadi syarat fundamental, meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya sempat menyatakan keraguan tentang kelayakan persyaratan ketat dalam rencana tersebut. Sebagai hasil kompromi, teks resolusi mempertahankan formulasi mengenai kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Sementara itu, pengelolaan sementara Jalur Gaza, hingga reformasi Otoritas Palestina selesai, akan dilakukan melalui "Dewan Perdamaian," yang menurut rencana, dapat dipimpin oleh Donald Trump. Mandat Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi diizinkan berlaku hingga akhir tahun 2027.

Proses pembentukan PSI, yang diperkirakan memakan waktu beberapa bulan, kemungkinan besar akan dipercepat setelah persetujuan dari Dewan Keamanan. Keputusan ini merupakan kemenangan diplomatik yang substansial bagi pemerintahan Trump, menegaskan dukungan global terhadap visinya untuk perdamaian di Timur Tengah.