Para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul di Kopenhagen, Denmark pada 30 Agustus 2025 untuk membahas respons terhadap konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Pertemuan ini menyoroti perpecahan internal yang signifikan di dalam blok tersebut mengenai langkah-langkah yang tepat terhadap Israel.
Sebuah proposal utama yang diperdebatkan adalah penangguhan pendanaan Uni Eropa untuk startup Israel sebagai tindakan awal. Namun, proposal ini menghadapi tentangan kuat dari negara-negara seperti Jerman dan Italia, yang memiliki hubungan erat dengan Israel. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan keraguan tentang tercapainya konsensus, dengan mengatakan, "Saya tidak terlalu optimis, dan hari ini kami pasti tidak akan mengadopsi keputusan." Situasi kemanusiaan di Gaza dilaporkan mengerikan, dengan PBB melaporkan adanya kelaparan.
Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, adalah pendukung utama tindakan yang lebih tegas. Ia mengajukan rencana kepada Uni Eropa yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan dan memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap entitas yang menghambat solusi dua negara, dengan target spesifik pada Israel. Usulannya mencakup penghentian pasokan senjata ke Israel dan pemberian dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina guna mencegah keruntuhan ekonomi.
Meskipun ada proposal tersebut, Uni Eropa tetap terpecah. Negara-negara seperti Prancis, Spanyol, Irlandia, dan Belanda mendukung pembatasan akses Israel ke program penelitian Uni Eropa. Sebaliknya, Jerman dan Italia belum menyetujui langkah-langkah tersebut. Perpecahan internal ini telah menghambat pembentukan sikap bersatu Uni Eropa mengenai konflik Gaza. Uni Eropa, sebagai mitra dagang terbesar Israel dengan nilai perdagangan barang mencapai €42,6 miliar pada tahun lalu, menghadapi kompleksitas ekonomi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.
Laporan dari badan pemantau kelaparan global yang bekerja sama dengan PBB mengkonfirmasi terjadinya kelaparan di Gaza, sebuah temuan yang ditolak oleh Israel meskipun ada bukti yang kuat. Situasi ini meningkatkan tekanan pada politisi Eropa untuk mengambil tindakan yang lebih tegas, seiring meningkatnya seruan dari masyarakat sipil. Kaja Kallas juga menyatakan bahwa blok tersebut tidak memiliki suara yang bersatu dalam masalah ini, yang dapat melemahkan pengaruh diplomatiknya di panggung global. Jerman, salah satu sekutu utama Israel di Eropa, telah menyatakan keraguan tentang proposal untuk membatasi akses Israel ke dana penelitian UE, mempertanyakan kegunaan menghentikan kerja sama sipil yang dianggapnya masuk akal.