Presiden Macron akan Tunjuk PM Baru dalam 48 Jam

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dijadwalkan menunjuk seorang perdana menteri baru dalam kurun waktu 48 jam ke depan. Informasi ini dikonfirmasi langsung dari Istana Élysée. Pengumuman cepat ini secara efektif membantah rumor yang beredar luas mengenai potensi diadakannya pemilihan umum dini di negara tersebut.

Sébastien Lecornu, perdana menteri yang baru menjabat kurang dari sebulan dan kini akan segera mengakhiri masa jabatannya, mengutarakan bahwa mayoritas anggota parlemen tidak mendukung gagasan pemilu baru dan menunjukkan kesediaan untuk mencapai kompromi politik.

Lecornu menekankan bahwa terdapat sejumlah besar deputi di Majelis Nasional yang berupaya keras menghindari penyelenggaraan pemilu. Ia juga menyoroti Reformasi Pensiun yang diusung oleh Macron sebagai isu sentral yang mendominasi negosiasi pembentukan pemerintahan baru. Menurutnya, pandangan mengenai reformasi ini sangat terpecah belah: sebagian pihak menuntut penangguhan implementasi reformasi, sementara kelompok lainnya menginginkan pembatalan total.

Mantan PM tersebut memperingatkan bahwa jika reformasi pensiun ditangguhkan, hal itu dapat membebani keuangan negara Prancis hingga 3 miliar euro pada tahun 2027. Selain itu, Lecornu berpendapat bahwa kegagalan untuk mengesahkan anggaran negara hingga akhir tahun akan memicu konsekuensi yang sangat serius. Ia telah menyiapkan rancangan proyek anggaran yang rencananya akan dipresentasikan pada hari Senin, dan menyatakan kesiapannya untuk mendiskusikan isinya, terutama terkait dampak sosial yang mungkin ditimbulkannya.

Lecornu turut mengomentari seruan mantan Perdana Menteri Édouard Philippe yang meminta Macron untuk mengundurkan diri dan mengadakan pemilihan baru. Ia dengan tegas menyatakan, “Saat ini bukanlah momen yang tepat untuk pergantian presiden.” Ia menambahkan bahwa publik Prancis tidak seharusnya disesatkan dengan pemahaman bahwa presidenlah yang memberikan suara untuk pengesahan anggaran. Dengan demikian, dinamika politik di Prancis tetap berada dalam ketegangan, dan keputusan yang akan diambil dalam waktu dekat berpotensi besar memengaruhi arah masa depan negara.

Pergantian perdana menteri yang terjadi saat ini, yang merupakan kali kelima dalam waktu kurang dari dua tahun, mengindikasikan adanya krisis sistemik yang lebih mendalam dan menunjukkan ketidakmampuan metode pencarian konsensus sebelumnya. Ketiadaan mayoritas yang jelas bagi fraksi mana pun di majelis rendah parlemen sangat mempersulit pengesahan keputusan-keputusan krusial, termasuk persetujuan anggaran untuk tahun 2026. Defisit anggaran Prancis pada tahun 2024 telah mencapai angka 5,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikan kompromi yang konstruktif sebagai kebutuhan vital bagi kelanjutan pergerakan negara.