Pemerintahan Prancis diguncang pergolakan hebat pada awal September 2025, yang berujung pada protes nasional dan keruntuhan kabinet. Krisis ini dipicu oleh pengajuan paket kebijakan penghematan yang dirancang untuk mengurangi utang negara yang membengkak.
Pada 2 September 2025, pemerintahan Perdana Menteri François Bayrou tumbang setelah kalah dalam mosi tidak percaya di Majelis Nasional. Kebijakan kontroversial yang diusulkan, termasuk penghapusan dua hari libur nasional, menjadi pemicu utama penolakan publik. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian politik yang signifikan, bahkan memicu kekhawatiran di tingkat Eropa, sebagaimana diutarakan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, mengenai risiko keruntuhan pemerintahan di zona euro.
Menyikapi jatuhnya pemerintahan Bayrou, Presiden Emmanuel Macron menunjuk Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru pada 3 September 2025. Namun, penunjukan ini tidak meredakan ketegangan publik. Gerakan protes "Bloquons tout" (Mari kita blokir semuanya), yang dimotori media sosial dan didukung partai sayap kiri serta serikat pekerja, semakin menguat. Protes ini menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan penghematan yang dianggap membebani rakyat dan mengikis tradisi sosial.
Pada 10 September 2025, aksi protes memuncak di Paris. Demonstran berupaya memblokir jalan lingkar kota dan terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Insiden kekerasan dilaporkan terjadi, termasuk penyerangan terhadap sebuah depo bus. Pihak berwenang melaporkan 65 penangkapan di Paris, dengan pengerahan 6.000 personel kepolisian. Aparat terpaksa menggunakan gas air mata untuk mengendalikan massa. Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau mengecam keras kekerasan tersebut dan menuding adanya elemen "sayap kiri ultra-kekerasan" yang membajak gerakan itu.
Konteks historis dari protes ini mengingatkan pada gerakan "Rompi Kuning" (Gilets Jaunes) yang mengguncang Prancis pada akhir 2018. Gerakan "Rompi Kuning" awalnya dipicu oleh kenaikan pajak bahan bakar, namun meluas menuntut perbaikan upah, penurunan pajak, kesetaraan yang lebih besar, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam pemerintahan. Meskipun memiliki kesamaan taktik dalam memblokir jalan, gerakan "Bloquons tout" secara eksplisit didukung oleh spektrum politik kiri.
Kebijakan penghematan yang diusulkan, termasuk penghapusan dua hari libur nasional, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran yang mencapai 5,8% dari PDB dan utang negara yang membengkak hingga 114% dari PDB. Langkah-langkah ini mendapat tentangan keras dari berbagai kalangan yang melihatnya sebagai serangan terhadap hak-hak pekerja dan tradisi budaya. Ketidakpastian politik ini juga berdampak pada pasar keuangan, dengan spread obligasi Prancis terhadap Jerman yang melebar, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut.