Nepal dilanda gelombang protes besar yang dipimpin oleh kaum muda, dipicu oleh keputusan pemerintah memberlakukan larangan terhadap platform media sosial utama. Peristiwa ini, yang memuncak pada awal September 2025, menyebabkan kerusuhan sipil yang meluas dan berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri K.P. Sharma Oli, menyoroti ketegangan antara pemerintah dan warganya, terutama kaum muda.
Larangan yang diberlakukan pada 4 September 2025, mencakup 26 platform media sosial, termasuk Facebook, X (sebelumnya Twitter), dan Instagram. Pemerintah menyatakan langkah ini diambil untuk mengatasi penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu, merujuk pada 29.000 keluhan dalam sepuluh bulan terakhir. Namun, kaum muda menganggap tindakan ini sebagai upaya represif untuk membungkam perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan berekspresi.
Sebagai respons, protes meluas meletus di berbagai kota di Nepal, termasuk Kathmandu, yang memaksa pemberlakuan jam malam di beberapa wilayah. Demonstrasi ini berubah menjadi bentrokan sengit antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan, dengan laporan menyebutkan sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Situasi ini mencerminkan kekecewaan yang mendalam terhadap isu-isu seperti korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan pengangguran kaum muda yang tinggi, yang diperkirakan melebihi 22% pada tahun 2022-2023.
Di tengah krisis yang memburuk, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri, diikuti oleh Perdana Menteri K.P. Sharma Oli yang mengumumkan pengunduran dirinya pada 9 September 2025. Pengunduran diri ini membuka jalan bagi diskusi mengenai kepemimpinan baru, dengan Walikota Kathmandu, Balendra Shah, muncul sebagai figur potensial. Shah, seorang insinyur sipil dan rapper yang terpilih sebagai walikota independen, telah mendapatkan dukungan luas di kalangan pemuda karena platform anti-korupsinya.
Komunitas internasional, termasuk India, menyerukan perdamaian dan dialog, sementara organisasi hak asasi manusia internasional mendesak penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan. Peristiwa ini menyoroti peran krusial kaum muda dalam mendorong perubahan politik dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan regulasi digital dengan hak-hak sipil.