Washington D.C. – Sebuah era baru dalam hubungan Armenia dan Azerbaijan dimulai pada 8 Agustus 2025, dengan penandatanganan perjanjian damai bersejarah di Gedung Putih. Kesepakatan ini, yang dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump, bertujuan untuk mengakhiri konflik Nagorno-Karabakh yang telah berlangsung puluhan tahun dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan serta kerja sama regional yang lebih luas.
Perjanjian tersebut mencakup ketentuan penting mengenai delimitasi perbatasan, kerja sama keamanan, dan normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara. Salah satu poin paling signifikan dari kesepakatan ini adalah pemberian hak pengembangan eksklusif selama 99 tahun kepada Amerika Serikat atas Koridor Zangezur. Koridor ini, yang kini dinamai "Rute Trump untuk Perdamaian dan Kemakmuran Internasional" (TRIPP), akan menghubungkan Azerbaijan dengan eksklave Nakhchivan-nya, serta menjadi bagian penting dari rute perdagangan "Middle Corridor" yang menghubungkan Asia Tengah dan Eropa.
Latar belakang perjanjian ini sangat kompleks, berakar pada konflik Nagorno-Karabakh yang telah membayangi hubungan kedua negara sejak akhir 1980-an. Wilayah Nagorno-Karabakh, yang secara historis dihuni oleh etnis Armenia, menjadi pusat ketegangan etnis dan teritorial yang memuncak pada perang pada tahun 1990-an, 2020, dan ofensif Azerbaijan pada tahun 2023 yang mengembalikan kendali penuh atas wilayah tersebut. Peristiwa tahun 2023 ini menyebabkan eksodus lebih dari 100.000 etnis Armenia dari Nagorno-Karabakh ke Armenia, menandai perubahan demografis yang dramatis di wilayah tersebut.
Penandatanganan perjanjian ini merupakan puncak dari upaya diplomatik yang intensif, di mana Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dialog antara Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Keberhasilan ini juga menandai pergeseran lanskap geopolitik di Kaukasus Selatan, dengan meningkatnya pengaruh AS di kawasan tersebut, yang secara tradisional berada di bawah pengaruh Rusia.
Para analis melihat kesepakatan ini sebagai langkah maju yang signifikan, namun juga menyadari adanya tantangan yang akan datang. Joshua Kucera, seorang analis senior Kaukasus Selatan di International Crisis Group, mencatat bahwa meskipun perjanjian ini merupakan terobosan, masih banyak detail penting yang belum terjawab, termasuk mekanisme pemeriksaan pabean, keamanan, dan akses timbal balik Armenia ke wilayah Azerbaijan. "Detail-detail kunci hilang, termasuk tentang bagaimana pemeriksaan pabean dan keamanan akan berfungsi serta sifat akses timbal balik Armenia ke wilayah Azerbaijan. Ini bisa menjadi batu sandungan yang serius," ujar Kucera.
Secara ekonomi, Koridor Zangezur yang dikembangkan AS diproyeksikan akan meningkatkan konektivitas perdagangan regional dan membuka peluang investasi baru. Namun, Iran dan Rusia telah menyuarakan keprihatinan atas implikasi geopolitik dari perjanjian ini. Iran, khususnya, melihat koridor ini sebagai ancaman terhadap pengaruh regionalnya dan potensi isolasi dari Armenia serta jalur darat ke Eropa. Sementara itu, Rusia, yang sebelumnya menjadi mediator utama dalam konflik ini, melihat perannya berkurang di kawasan tersebut.
Perjanjian ini tidak hanya menandai akhir dari konflik yang telah berlangsung lama, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi ekonomi dan geopolitik di Kaukasus Selatan, dengan Amerika Serikat kini memegang peran kunci dalam pengembangan infrastruktur strategis di wilayah tersebut. Keberhasilan implementasi kesepakatan ini akan sangat bergantung pada kemauan politik kedua belah pihak dan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan yang tersisa.