Kesepakatan Kerangka Kerja Perdamaian DRK dan M23 Ditandatangani di Doha dengan Mediasi Qatar

Pada tanggal 15 November 2025, sebuah langkah diplomatik yang signifikan tercapai di Doha, Qatar. Perwakilan dari Republik Demokratik Kongo (DRK) dan kelompok pemberontak Gerakan 23 Maret (M23), yang diketahui mendapat dukungan dari Rwanda, secara resmi menandatangani kesepakatan kerangka kerja. Inisiatif diplomatik ini ditujukan untuk mengakhiri konfrontasi bersenjata yang telah berlarut-larut di wilayah timur Kongo. Konflik ini telah mengakibatkan penderitaan yang meluas, ditandai dengan pengungsian ratusan ribu warga sipil dan jatuhnya banyak korban jiwa, seperti yang terjadi pada bulan April, di mana lebih dari 50 orang dilaporkan tewas hanya dalam kurun waktu dua hari.

Qatar berperan sebagai fasilitator kunci dalam proses ini, yang juga mendapatkan dukungan kuat dari Amerika Serikat. Keterlibatan internasional ini menegaskan pentingnya penyelesaian krisis di kawasan Danau-Danau Besar. Dokumen kerangka kerja tersebut mencakup delapan protokol yang dirancang untuk mengatasi berbagai isu penting, termasuk pemulihan otoritas negara, pelaksanaan reformasi ekonomi, dan reintegrasi formasi bersenjata. Namun, pada saat penandatanganan, hanya dua protokol yang telah disepakati dan disahkan, yaitu yang berkaitan dengan mekanisme pemantauan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Enam protokol sisanya masih memerlukan persetujuan dan negosiasi lebih lanjut.

Proses perundingan ini merupakan rangkaian multi-tahap yang terencana. Sebelumnya, pada Juli 2025, Deklarasi Prinsip-Prinsip telah ditandatangani di Doha, yang mewajibkan pihak-pihak untuk mematuhi gencatan senjata permanen. Selanjutnya, pada Oktober 2025, juga di bawah mediasi Qatar, tercapai kesepakatan mengenai pembentukan mekanisme untuk mengawasi kepatuhan terhadap perjanjian damai tersebut. Menteri Negara Qatar, Mohammed bin Abdul-Aziz Al-Khulaifi, menggarisbawahi penandatanganan ini sebagai kemajuan menuju solusi damai melalui jalur dialog. Sementara itu, Massad Boulos, Penasihat Senior dan Utusan Khusus Presiden AS, menyebut peristiwa ini sebagai “landasan peluncuran” menuju perjanjian perdamaian yang definitif.

Meskipun ada deklarasi diplomatik, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya jurang pemisah yang besar. Terdapat laporan mengenai berlanjutnya pertempuran, termasuk klaim dari M23 mengenai pengeboman yang dilakukan oleh pasukan pemerintah. M23 juga melaporkan bahwa mereka berhasil memperluas wilayah di bawah kendali mereka pada pagi hari yang sama dengan penandatanganan kesepakatan. Untuk menjamin implementasi rencana perdamaian, direncanakan pembentukan sebuah komite independen. Komite ini akan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kesepakatan dan perumusan rekomendasi untuk rekonsiliasi nasional, termasuk penyelesaian masalah kompensasi.

Keberhasilan keseluruhan upaya ini sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk menyepakati enam protokol yang tersisa, yang menyentuh masalah struktural mendasar dari konflik tersebut. Dalam konflik ini, M23, yang mewakili kepentingan minoritas Tutsi, berhadapan dengan pemerintah DRK. Konteks historis, yang memanas setelah serangan M23 pada awal 2025, termasuk perebutan Goma pada Januari dan Bukavu pada Februari, menunjukkan bahwa upaya diplomatik sering kali diikuti oleh kembalinya kekerasan. Pengamat, seperti Alain Wakiyani, reporter Al-Jazeera yang meliput dari Goma, mencatat bahwa meskipun penduduk memendam harapan, belum ada perubahan nyata yang dapat dirasakan segera di lapangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus menyerukan kepada semua pihak untuk mematuhi secara ketat hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia sebagai komponen penting dari penyelesaian konflik yang berkelanjutan.