Partai Konservatif Inggris mengumumkan rencana ambisius untuk membentuk 'Pasukan Khusus Deportasi' (Removals Force) yang bertujuan mendeportasi 150.000 individu setiap tahunnya. Proposal ini, yang diperkenalkan pada 4 Oktober 2025 dan didukung oleh pendanaan sebesar 1,6 miliar poundsterling, mencakup pemberian kewenangan yang lebih luas kepada petugas imigrasi, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah tanpa surat perintah untuk identifikasi. Langkah ini memicu perdebatan sengit mengenai efektivitas kebijakan imigrasi, privasi individu, dan hak asasi manusia.
Inisiatif ini terinspirasi oleh model Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), yang dikenal dengan pendekatan tegasnya dalam penegakan hukum imigrasi. Rencana Konservatif juga mencakup reformasi besar-besaran pada sistem suaka, yang akan membatasi pemberian status pengungsi hanya bagi mereka yang menghadapi ancaman dari pemerintah asing, mengecualikan mereka yang melarikan diri dari konflik atau persekusi berdasarkan agama atau orientasi seksual. Selain itu, proposal ini juga mengusulkan penghapusan pengadilan imigrasi dan pembatasan akses terhadap bantuan hukum bagi kasus imigrasi, dengan alasan adanya praktik penipuan oleh beberapa pengacara.
Partai Oposisi, termasuk Partai Buruh, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap proposal tersebut. Mereka menyoroti rekam jejak Partai Konservatif dalam mengelola imigrasi, termasuk pembukaan lebih dari 400 hotel penampungan sementara dan pengeluaran dana sebesar 700 juta poundsterling untuk rencana deportasi ke Rwanda. Kritik juga dilontarkan terkait potensi bias dan ketidakakuratan teknologi pengenalan wajah, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan salah identifikasi, terutama pada kelompok minoritas etnis. Di Inggris, jumlah pencarian di database paspor menggunakan teknologi pengenalan wajah meningkat dari 2 menjadi 417 pada tahun 2023, dan di database imigrasi dari 16 menjadi 102 pada tahun 2024. Tindakan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa memberitahu publik atau parlemen. Kekhawatiran serupa pernah diangkat dalam perdebatan parlemen Inggris pada Juli 2025 mengenai penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh kepolisian, yang menekankan perlunya kerangka hukum yang jelas untuk menjaga kepercayaan publik.
Secara historis, Inggris telah mengalami berbagai pergeseran kebijakan imigrasi, terutama pasca-Brexit, di mana negara tersebut berupaya mengendalikan arus migrasi dari Uni Eropa melalui sistem berbasis poin dan visa. Namun, rencana baru ini menandai peningkatan signifikan dalam ketegasan kebijakan imigrasi. Proposal ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak-hak individu, serta efektivitas jangka panjang dari pendekatan yang lebih represif dalam mengelola migrasi.