Pada 21 September 2025, Inggris, Kanada, dan Australia secara resmi mengakui Negara Palestina, sebuah langkah diplomatik bersejarah yang bertujuan untuk memperkuat prospek solusi dua negara dan mendorong perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah. Pengumuman ini bertepatan dengan dimulainya konferensi Majelis Umum PBB di New York, di tengah meningkatnya ketegangan regional dan krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa pengakuan ini adalah tanggung jawab moral untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara tetap hidup, mengingat situasi genting di Gaza. Ia juga menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan sandera, menegaskan bahwa Hamas tidak memiliki tempat di masa depan Palestina. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan Menteri Luar Negeri Penny Wong, menekankan bahwa pengakuan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi internasional untuk menciptakan momentum menuju gencatan senjata dan penyelesaian konflik. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, turut menegaskan komitmen negaranya untuk menjadi mitra dalam membangun masa depan yang damai bagi kawasan tersebut.
Langkah ini disambut positif sebagai penguatan dukungan global terhadap solusi dua negara, yang telah lama diusulkan sebagai jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Sejarah solusi dua negara berakar dari laporan Komisi Peel tahun 1937 dan Rencana Pembagian PBB tahun 1947, meskipun implementasinya selalu menghadapi tantangan besar. Uni Eropa secara konsisten mendukung solusi dua negara, menekankan bahwa hak-hak rakyat Palestina harus dihormati dan negara Palestina yang layak adalah prasyarat untuk perdamaian di Timur Tengah. Dukungan ini tercermin dalam resolusi Parlemen Eropa yang menyerukan gencatan senjata segera dan abadi di Gaza.
Namun, keputusan ini menimbulkan perbedaan pandangan internasional. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, menyuarakan keprihatinan bahwa pengakuan semacam itu mungkin tidak membantu penyelesaian konflik, mencerminkan kompleksitas dan perpecahan dalam komunitas internasional. Beberapa pejabat Israel menganggap langkah pengakuan ini sebagai "hadiah untuk Hamas" dan "tidak masuk akal", terutama mengingat sikap pemerintahan Israel saat ini yang cenderung menolak prospek negara Palestina. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, bahkan mengusulkan perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat sebagai tanggapan.
Krisis kemanusiaan di Gaza terus menjadi sorotan utama, dengan laporan yang menggambarkan kondisi mengerikan akibat agresi militer Israel. Pembatasan akses bantuan kemanusiaan dan perpindahan paksa warga sipil menambah urgensi bagi solusi damai. Pengakuan negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia ini diharapkan dapat memberikan tekanan diplomatik tambahan bagi Israel untuk lebih terbuka terhadap jalur perdamaian dan negosiasi yang konstruktif, demi mewujudkan visi perdamaian yang aman bagi kedua bangsa.