Hakim Distrik AS Mary S. McElroy telah mengeluarkan perintah penahanan sementara (TRO) yang menghentikan upaya administrasi Trump untuk mengalihkan $233 juta dana program hibah keamanan dalam negeri (HSGP) dari 11 negara bagian dan Distrik Columbia. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap gugatan yang diajukan oleh negara-negara bagian tersebut sehari sebelumnya, yang menuduh bahwa pemotongan dana tersebut bermotivasi politik dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sengketa ini berpusat pada pengurangan alokasi HSGP untuk tahun fiskal 2025 oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), dari jumlah awal yang dijanjikan sebesar $459 juta menjadi $226 juta. Hakim McElroy menyatakan keprihatinan atas sifat pemotongan yang terburu-buru dan tiba-tiba, mengindikasikan kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-Undang Prosedur Administratif. TRO ini bertujuan untuk mempertahankan status quo, memastikan dana tetap tersedia jika negara bagian memenangkan kasus mereka.
Gugatan yang dipimpin oleh Illinois dan New York, dengan partisipasi negara bagian lain, berpendapat bahwa DHS dan FEMA seharusnya mengalokasikan hibah berdasarkan kriteria objektif yang berbasis risiko sebagaimana diamanatkan oleh Kongres, bukan berdasarkan perbedaan kebijakan domestik. Negara-negara bagian tersebut menuduh bahwa pemotongan dana tersebut bermotivasi politik dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Illinois mengalami pengurangan pendanaan sebesar 69%, sementara New York menghadapi pemotongan 79%. Pemotongan dana ini, yang diumumkan pada Sabtu sebelum gugatan diajukan, berdampak signifikan pada kesiapan kontra-terorisme dan kesiapsiagaan darurat di negara-negara bagian yang terkena dampak.
Asisten Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Tricia McLaughlin sebelumnya menyatakan bahwa negara bagian yang menghambat penegakan imigrasi federal seharusnya tidak menerima pendanaan federal, yang mencerminkan sikap administrasi. Pernyataan ini memberikan konteks penting untuk motivasi administrasi di balik pemotongan dana.
Program HSGP sendiri telah ada sejak tahun 2003, yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proyek pendanaan bagi pemerintah daerah, negara bagian, dan federal guna meningkatkan keamanan nasional melalui pencegahan, kesiapan, respons, dan pemulihan terhadap serangan teroris dan ancarian lainnya. Program ini mencakup beberapa komponen, termasuk Program Keamanan Dalam Negeri Negara Bagian (SHSP), Inisiatif Keamanan Wilayah Perkotaan (UASI), dan Operasi Stonegarden. Keputusan hakim ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara lembaga federal dan negara bagian mengenai alokasi dana keamanan kritis, menekankan pentingnya proses hukum dan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang ada dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan keselamatan publik.