Gejolak Massa Melanda Tanzania Pasca Pemilihan Umum 29 Oktober 2025

Tanzania dilanda gelombang protes besar-besaran segera setelah pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 29 Oktober 2025. Presiden petahana, Samia Suluhu Hassan, yang mewakili partai Chama Cha Mapinduzi (CCM), diumumkan sebagai pemenang mutlak. Menurut data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Nasional Independen, Hassan berhasil meraup hampir 98% dari total suara. Hasil yang sangat dominan ini, yang oleh banyak pihak dianggap tidak realistis dalam konteks demokrasi multipartai, segera memicu gejolak dan kerusuhan. Demonstrasi meluas dengan cepat, menyebar ke berbagai kota besar, khususnya di pusat komersial negara, Dar es Salaam, yang menjadi titik fokus utama ketidakpuasan publik.

Aksi protes tersebut bukan muncul tanpa alasan. Gejolak ini dipicu oleh serangkaian keputusan kontroversial yang mendahului hari pemilihan, termasuk laporan mengenai pengekangan hak pilih dan diskualifikasi sejumlah tokoh oposisi utama dari kontestasi politik. Partai oposisi utama, Chadema (Partai untuk Demokrasi dan Kemajuan), dilarang berpartisipasi dalam pemilu. Alasan spesifik yang diberikan adalah penolakan mereka untuk menandatangani kode etik yang ditetapkan oleh otoritas pemilihan. Ironisnya, meskipun tingkat partisipasi pemilih mencapai angka yang mengesankan, yakni 87%—sebuah lonjakan signifikan dibandingkan dengan 50% pada pemilihan sebelumnya—ketiadaan persaingan yang berarti justru menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap legitimasi seluruh proses pemilu.

Respons dari pihak berwenang terhadap demonstrasi yang pecah sangatlah keras dan tidak kompromi, menunjukkan tekad pemerintah untuk mempertahankan ketertiban. Laporan menyebutkan bahwa jam malam diberlakukan di Dar es Salaam, diikuti dengan pengerahan unit-unit militer untuk mengendalikan situasi di jalan-jalan. Tindakan represif ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat adanya korban, setidaknya 10 orang tewas akibat tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam upaya pembubaran massa.

Namun, klaim dari pihak oposisi Chadema jauh lebih tinggi dan mengkhawatirkan, menyiratkan skala kekerasan yang jauh lebih besar. Mereka melaporkan bahwa sekitar 700 orang meninggal dunia selama tiga hari bentrokan dengan pasukan keamanan, sebuah angka yang menunjukkan eskalasi konflik yang serius. Peristiwa ini menarik perhatian dan kecaman dari komunitas internasional. Parlemen Eropa secara tegas menggambarkan pemilihan yang diselenggarakan pada 29 Oktober 2025 tersebut sebagai “tidak bebas dan tidak adil,” sebuah penilaian yang sangat merusak kredibilitas pemerintah Tanzania.

Organisasi hak asasi manusia terkemuka, termasuk Amnesty International, menuntut agar segera dilakukan penyelidikan yang tidak memihak dan menyeluruh terhadap dugaan penggunaan senjata mematikan secara tidak sah terhadap warga sipil yang berdemonstrasi. Selain itu, Menteri Luar Negeri dari tiga negara berpengaruh—Inggris, Kanada, dan Norwegia—mengeluarkan seruan bersama yang mendesak pengekangan maksimal oleh aparat dan penghormatan penuh terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai. Semua gejolak ini terjadi di tengah pembatasan ruang informasi yang ketat, di mana layanan internet dilaporkan diputus di seluruh negeri, sangat menghambat upaya verifikasi independen, dan memperjelas bahwa setiap bentuk ekspresi ketidaksetujuan dianggap sebagai tantangan langsung terhadap tatanan yang berkuasa.