Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara bulat menyetujui perpanjangan mandat Misi Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk terakhir kalinya hingga 31 Desember 2026. Keputusan ini menandai akhir dari misi penjaga perdamaian yang telah berlangsung selama hampir lima dekade, dengan penarikan bertahap yang dijadwalkan dimulai pada akhir tahun tersebut.
Keputusan ini timbul dari tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat dan sekutu Eropanya, serta meningkatnya ketegangan regional. UNIFIL, yang awalnya didirikan pada tahun 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan, memiliki mandat yang diperluas setelah perang Israel-Hizbullah tahun 2006. Pasukan ini bertugas memantau gencatan senjata dan mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) dalam menegakkan keamanan di Lebanon selatan. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru menekankan perlunya Angkatan Bersenjata Lebanon untuk mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab keamanan di wilayah tersebut.
Keputusan untuk mengakhiri misi UNIFIL mencerminkan pergeseran dinamika geopolitik di Timur Tengah. Amerika Serikat, khususnya di bawah pemerintahan sebelumnya, telah mendorong penghentian misi ini, dengan alasan efektivitas dan biaya. Sementara itu, sekutu Eropa seperti Prancis dan Italia menyuarakan keprihatinan tentang potensi kekosongan keamanan jika penarikan dilakukan terlalu cepat, yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok seperti Hizbullah. Kompromi yang dicapai menghasilkan penarikan bertahap selama satu tahun.
Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menstabilkan wilayah tersebut, Arab Saudi dan Qatar telah menyatakan kesiapan mereka untuk berinvestasi di zona ekonomi baru di Lebanon selatan. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi anggota Hizbullah dan pendukungnya setelah mereka meletakkan senjata. Rencana ini, yang diumumkan oleh utusan Timur Tengah Presiden AS, Tom Barrack, merupakan tanggapan terhadap keputusan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah pada akhir tahun 2025, meskipun kepemimpinan Hizbullah menolak rencana tersebut. Pemerintah Lebanon, melalui Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF), sedang mempersiapkan rencana pelucutan senjata yang diharapkan akan siap pada akhir Agustus, dengan pertemuan kabinet yang dijadwalkan untuk membahas dan menyetujuinya pada awal September.
Penarikan UNIFIL menimbulkan pertanyaan penting tentang kapasitas Angkatan Bersenjata Lebanon untuk secara mandiri mengelola keamanan di Lebanon selatan. Para pejabat Lebanon telah menyuarakan keprihatinan bahwa LAF mungkin kekurangan dukungan internasional dan pendanaan yang memadai untuk tugas ini. Keberhasilan rencana pelucutan senjata Hizbullah juga menjadi kunci, karena penolakan kelompok tersebut dapat menimbulkan tantangan signifikan. Selain itu, kehadiran pasukan Israel yang berkelanjutan di beberapa titik di Lebanon selatan, yang melanggar kedaulatan Lebanon, terus menjadi sumber ketegangan.
Keputusan Dewan Keamanan PBB ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, dengan Israel terus melakukan serangan udara dan Hizbullah mempertahankan kehadirannya. Penarikan UNIFIL dapat memiliki implikasi yang lebih luas bagi stabilitas Timur Tengah, berpotensi menciptakan kekosongan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh aktor-aktor non-negara. Sementara itu, negara-negara seperti Turkiye menekankan pentingnya memperkuat LAF dan mempertahankan UNIFIL sebagai pilar stabilitas regional. Masa depan Lebanon selatan akan sangat bergantung pada kemampuan LAF untuk menegakkan otoritas negara, keberhasilan upaya pelucutan senjata, dan dinamika yang berkembang antara Lebanon dan Israel.