Bank Dunia Memperkirakan Biaya Pemulihan Suriah Mencapai 216 Miliar Dolar

Pada Oktober 2025, Bank Dunia merilis sebuah laporan komprehensif yang menyajikan perkiraan mengejutkan mengenai besarnya dana yang dibutuhkan untuk memulihkan Suriah secara menyeluruh. Pemulihan ini diperlukan setelah negara tersebut melalui lebih dari tiga belas tahun konflik internal yang berkepanjangan dan menghancurkan. Menurut perhitungan yang disajikan dalam laporan tersebut, jumlah yang diperlukan untuk tujuan rekonstruksi ini mencapai angka fantastis, yaitu 216 miliar Dolar AS.

Angka yang masif ini memiliki signifikansi ekonomi yang mendalam: ia setara dengan hampir sepertiga dari total dana modal yang dimiliki negara tersebut sebelum krisis dimulai pada tahun 2011, dan kira-kira sepuluh kali lipat lebih besar dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Suriah untuk tahun 2024. Perbandingan ini menunjukkan skala kehancuran dan tantangan pemulihan ekonomi yang harus dihadapi oleh Damaskus di masa depan.

Kerusakan fisik langsung, yang mencakup properti residensial dan non-residensial, serta infrastruktur penting, yang terjadi selama periode 2011 hingga 2024 diperkirakan mencapai total 108 miliar dolar. Dampak paling merusak dan kerugian terbesar terlihat pada fasilitas infrastruktur dasar—termasuk sistem energi, pasokan air, dan jaringan transportasi—yang mengalami kerugian sebesar 48% dari total kerugian fisik, atau setara dengan 52 miliar dolar. Laporan tersebut menyebutkan bahwa provinsi-provinsi yang paling parah terkena dampaknya dan memerlukan perhatian serta investasi segera adalah Aleppo, Rif Dimashq, dan Homs.

Indikator ekonomi Suriah menunjukkan kelelahan sumber daya yang mendalam, mencerminkan dampak kumulatif perang selama lebih dari satu dekade. Data menunjukkan bahwa PDB riil Suriah menyusut secara drastis, mencapai 53% antara tahun 2010 hingga 2022. Selain itu, nilai PDB nominal negara tersebut anjlok tajam, merosot dari 67,5 miliar dolar pada tahun 2011 menjadi hanya 21,4 miliar dolar pada tahun 2024. Menghadapi kondisi ekonomi yang sangat suram dan kebutuhan rekonstruksi yang mendesak, pemerintah Suriah yang baru, yang dibentuk pada akhir Maret 2025, telah menetapkan pemulihan nasional sebagai prioritas utama dan vektor pembangunan mereka di masa depan.

Kepemimpinan baru ini menghadapi tugas yang benar-benar monumental. Mereka harus memobilisasi modal dalam jumlah besar dan mengatasi lanskap politik yang rumit, yang ditandai oleh perpecahan teritorial internal dan pengaruh eksternal yang masih terus ada. Jean-Christophe Carré, Direktur Departemen Bank Dunia untuk Timur Tengah, menekankan bahwa tindakan yang terkoordinasi dan terstruktur sangat penting, bukan hanya untuk pemulihan ekonomi yang sukses, tetapi juga untuk menjamin pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Senada dengan itu, Ravi Afgani, Wakil Perwakilan Program Pembangunan PBB (UNDP) di Suriah, menggarisbawahi pentingnya komunitas internasional memberikan bantuan kepada negara tersebut demi memastikan stabilitas tidak hanya di Suriah, tetapi juga di seluruh kawasan Timur Tengah.

Menteri Keuangan Suriah, Muhammad Yasir Barnieh, dalam pertemuan IMF dan Bank Dunia, menyoroti perlunya komunitas global membantu meletakkan fondasi bagi kesejahteraan generasi mendatang. Ia menegaskan bahwa reformasi sedang dilakukan terlepas dari sanksi yang berlaku. Dengan demikian, negara ini memiliki kesempatan untuk menata ulang fondasinya, di mana setiap langkah pemulangan dan pemulihan infrastruktur merupakan langkah krusial menuju penciptaan sistem sosial dan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.