Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir, yang dikenal sebagai "Quad", telah meluncurkan inisiatif diplomatik besar untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Sudan.
Pada 12 September 2025, keempat negara ini mengumumkan peta jalan terperinci yang bertujuan untuk membawa perdamaian dan stabilitas ke Sudan. Rencana tersebut menguraikan pendekatan bertahap yang dimulai dengan gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan, diikuti oleh gencatan senjata permanen, yang kemudian akan membuka jalan bagi periode transisi selama sembilan bulan. Tujuan utama dari masa transisi ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan yang dipimpin oleh warga sipil, sejalan dengan aspirasi rakyat Sudan untuk pemerintahan yang independen dan akuntabel. Inisiatif terkoordinasi ini didukung oleh negara-negara yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), dua faksi utama yang bertikai.
Konflik di Sudan, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, telah menyebabkan kehancuran yang meluas, dengan puluhan ribu korban jiwa dan jutaan orang terlantar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mendalam, menggambarkan situasi tersebut sebagai keadaan darurat kemanusiaan yang katastropik. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kelaparan meluas di beberapa wilayah, dan jutaan orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. PBB memperingatkan bahwa Sudan berisiko mengalami bencana kemanusiaan terbesar di dunia jika tidak ada tindakan segera.
Upaya diplomatik sebelumnya telah dilakukan, termasuk pertemuan di Arab Saudi pada Agustus 2025 yang berfokus pada penghentian krisis dan penyaluran bantuan. Selain itu, Amerika Serikat telah mengambil tindakan unilateral dengan memberlakukan sanksi terhadap tokoh-tokoh tertentu, seperti Jibril Ibrahim, Menteri Keuangan Sudan, dan Baraa Ibn-Malik Brigade, sebuah milisi Islamis yang bersekutu dengan tentara. Sanksi ini bertujuan untuk membatasi pengaruh Islamis dan mengendalikan destabilisasi regional.
Keberhasilan rencana komprehensif ini sangat bergantung pada penerimaan dan kepatuhan dari SAF dan RSF. Respons mereka terhadap proposal tersebut masih ditunggu, dan kompleksitas konflik yang mendasarinya telah menjadi tantangan bagi upaya-upaya sebelumnya. Namun, pendekatan terpadu dari Quad, yang memanfaatkan pengaruh kolektif mereka, menawarkan harapan baru untuk jalan menuju perdamaian di Sudan. Komunitas internasional mengamati dengan cermat, menyadari taruhan yang tinggi untuk mencapai resolusi damai demi kesejahteraan rakyat Sudan.