Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, baru-baru ini menandatangani undang-undang yang memberikan wewenang lebih besar kepada Jaksa Agung atas dua lembaga anti-korupsi utama negara, yaitu Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kantor Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi (SAPO). Langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugas mereka.
Undang-undang yang baru disahkan ini memungkinkan Jaksa Agung untuk mengakses semua kasus yang ditangani oleh NABU dan SAPO, serta memberikan instruksi yang mengikat kepada penyidik NABU. Selain itu, Jaksa Agung dapat mengalihkan kasus-kasus dari NABU ke badan penegak hukum lain dan menutup penyidikan atas permintaan pembela hukum. SAPO juga mengalami pembatasan signifikan terhadap otonomi proseduralnya.
Langkah ini memicu protes besar-besaran di berbagai kota Ukraina, termasuk Kyiv, Lviv, Dnipro, dan Odesa. Ribuan warga turun ke jalan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap undang-undang tersebut, dengan banyak yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap demokrasi dan integritas lembaga anti-korupsi.
Para pengkritik, termasuk Transparency International Ukraina, menyatakan bahwa undang-undang ini dapat merusak upaya pemberantasan korupsi di Ukraina dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga independensi NABU dan SAPO sebagai bagian dari komitmen Ukraina terhadap reformasi dan integrasi dengan Uni Eropa.
Presiden Zelenskyy membela langkah ini dengan alasan bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk mencegah infiltrasi Rusia dan memastikan keadilan yang lebih efektif. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa langkah ini berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Ukraina.
Situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi Ukraina dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan prinsip-prinsip demokrasi serta integritas lembaga-lembaga anti-korupsi yang telah dibentuk untuk memerangi korupsi di tingkat tinggi.