Saat ditanya mengenai registrasi White House atas domain aliens.gov dan alien.gov, juru bicara Gedung Putih Анна Келли berkata: 'Tunggu pembaruan selanjutnya!'
Kantor Eksekutif Presiden Amerika Serikat telah mengambil langkah administratif yang signifikan dengan mendaftarkan nama domain tingkat federal 'aliens.gov' dan 'alien.gov' pada hari Selasa, 17 Maret 2026. Proses registrasi ini dilakukan melalui infrastruktur Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur (CISA). Langkah tersebut dipandang luas sebagai persiapan teknis untuk mengimplementasikan arahan terbaru dari Presiden Donald Trump mengenai transparansi dokumen pemerintah yang berkaitan dengan Fenomena Anomali yang Tidak Teridentifikasi (UAP), UFO, serta keberadaan kehidupan luar angkasa. Hingga hari Rabu, 18 Maret 2026, kedua domain tersebut terpantau masih belum aktif dan hanya menampilkan halaman kosong bagi para pengunjung.
Pendaftaran domain ini terjadi sekitar satu bulan setelah Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Februari 2026 yang menginstruksikan berbagai lembaga federal untuk memulai proses identifikasi dan deklasifikasi materi terkait UAP serta peradaban ekstraterestrial. Hal yang menarik perhatian adalah fakta bahwa CISA dilaporkan sempat menghentikan sementara penerimaan permintaan domain .gov baru karena adanya jeda dalam pendanaan federal. Prioritas tinggi yang diberikan pada aset digital ini menunjukkan urgensi agenda tersebut di mata pemerintah. Seorang pejabat senior Pentagon, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, memberikan indikasi bahwa 'Aliens.gov' akan diproyeksikan sebagai pusat informasi tunggal bagi publik untuk mengakses pengungkapan UAP, yang akan beroperasi secara terpisah dari sumber daya AARO.mil yang sudah ada sebelumnya.
Kebijakan administrasi Trump ini muncul di tengah meningkatnya minat masyarakat yang dipicu oleh pernyataan mantan Presiden Barack Obama pada pertengahan Februari 2026. Saat itu, Obama berkomentar mengenai probabilitas statistik adanya kehidupan di luar bumi, yang kemudian diklaim oleh Presiden Trump sebagai pembocoran informasi rahasia. Meskipun Obama belakangan mengklarifikasi bahwa pernyataannya murni berbasis statistik, Trump memanfaatkan insiden tersebut sebagai landasan kuat untuk mengeluarkan dekrit deklasifikasi. Sekretaris Perang (sebelumnya Menteri Pertahanan) Pete Hegseth, yang menjabat sejak rebranding Pentagon menjadi Departemen Perang pada September 2025, menegaskan bahwa kementeriannya sepenuhnya mematuhi perintah Presiden. Kantor Resolusi Anomali Seluruh Domain (AARO), yang didirikan pada tahun 2022, mencatat telah mengumpulkan lebih dari 2000 laporan insiden hingga awal tahun 2026. Walaupun laporan resmi Pentagon tahun 2024 menyatakan tidak ada bukti teknologi luar angkasa, terdapat 21 kasus yang tetap tidak dapat dijelaskan.
Di balik langkah administratif ini, masih terdapat ambiguitas mengenai tujuan akhir dari portal tersebut. Walaupun konteksnya mengarah pada pengungkapan UAP, istilah 'alien' juga sering digunakan oleh administrasi dalam kebijakan kontrol imigrasi yang lebih ketat, sehingga memicu spekulasi mengenai kemungkinan fungsi ganda dari domain tersebut. Di sisi lain, antusiasme publik tercermin di pasar prediksi Kalshi, di mana taruhan pada konfirmasi resmi keberadaan kehidupan ekstraterestrial sebelum 1 Januari 2027 telah melampaui volume perdagangan sebesar 17 juta dolar. Angka ini menunjukkan betapa besarnya ekspektasi masyarakat terhadap hasil dari proses pengungkapan informasi yang akan datang.
Tindakan administratif terkait domain ini dilakukan di tengah perubahan struktural yang lebih luas dalam kekuasaan eksekutif Amerika Serikat. Sebagai catatan penting, pada tanggal 5 September 2025, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk memberikan citra yang lebih ofensif dalam kebijakan nasional. Serangkaian langkah ini menandakan pembentukan arsitektur digital dan administratif baru dalam bidang-bidang utama pemerintahan federal. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara pemerintah mengelola informasi sensitif dan berinteraksi dengan publik mengenai isu-isu yang sebelumnya dianggap sangat rahasia.