Rusia telah mengesahkan undang-undang komprehensif yang memberlakukan pajak atas mata uang digital, mengakui aset ini sebagai properti dan menetapkan tarif pajak untuk individu dan badan hukum. Langkah ini sejalan dengan persiapan negara untuk implementasi massal mata uang digital bank sentralnya, rubel digital, yang dijadwalkan untuk implementasi massal mulai 1 Juli 2025. Undang-undang ini mulai berlaku pada 18 Agustus 2025.
Di bawah kerangka kerja baru ini, individu yang menjual cryptocurrency akan dikenakan Pajak Penghasilan Pribadi (PPh) sebesar 13-15%, sementara badan hukum akan menghadapi tarif pajak laba sebesar 20%, yang meningkat menjadi 25% pada tahun 2025. Penambangan dan penjualan aset dikecualikan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan layanan yang memfasilitasi transaksi mata uang digital dalam rezim hukum eksperimental juga bebas pajak. Operator infrastruktur penambangan diwajibkan melaporkan ke Layanan Pajak Federal (FTS) atau menghadapi denda 40.000 rubel. Rezim wiraswasta dan sistem perpajakan yang disederhanakan tidak berlaku untuk aktivitas penambangan atau perdagangan aset.
Secara paralel, Rusia bergerak maju dengan peluncuran mata uang digital bank sentralnya (CBDC), rubel digital, yang dijadwalkan untuk implementasi massal mulai 1 Juli 2025. Peluncuran ini bersifat sukarela bagi individu tetapi wajib bagi bank yang penting secara sistemik dan universal. Anak perusahaan Raiffeisen Bank International (RBI) dan UniCredit di Rusia telah diinstruksikan untuk berpartisipasi dalam peluncuran rubel digital pada Juli 2025, dengan potensi denda untuk ketidakpatuhan. Bank sentral juga mengusulkan agar individu yang "sangat berkualitas" diizinkan untuk berinvestasi dalam cryptocurrency di bawah rezim hukum eksperimental selama tiga tahun. Kualifikasi ini memerlukan kepemilikan sekuritas dan deposito lebih dari 100 juta rubel atau pendapatan tahunan melebihi 50 juta rubel.