Portugal Perkuat Literasi Keuangan Wajib dalam Kurikulum Kewarganegaraan Pasca Penurunan Skor PISA

Pendidikan Portugal mengambil langkah progresif dengan mengintegrasikan literasi keuangan secara wajib ke dalam mata pelajaran Kewarganegaraan dan Pembangunan. Penataan ulang kurikulum ini bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan praktis yang esensial untuk menghadapi kompleksitas ekonomi masa depan.

Komitmen ini ditegaskan pada 31 Oktober 2025 ketika Menteri Pendidikan, Fernando Alexandre, mengunjungi Escola Secundária José Gomes Ferreira di Lisbon. Dalam sebuah demonstrasi langsung, Menteri Negara dan Keuangan, Joaquim Miranda Sarmento, yang merupakan alumnus institusi tersebut, turut mengajar. Selama dua jam, Sarmento memaparkan prinsip menabung kepada sekitar 150 siswa kelas sebelas. Aksi ini merupakan bagian dari program nasional yang lebih luas, "Mendidik untuk Kewarganegaraan: Menabung, Komitmen untuk Masa Depan," yang melibatkan partisipasi aktif pejabat pemerintah dan akademisi.

Inisiatif ini juga melibatkan Gubernur Bank Portugal, Álvaro Santos Pereira, yang memberikan sesi literasi keuangan kepada siswa kelas sebelas dan dua belas di Escola Secundária Avelar Brotero di Coimbra. Langkah-langkah terpadu ini muncul sebagai respons langsung terhadap kesenjangan pengetahuan siswa Portugal mengenai instrumen keuangan dan alat manajemen digital, isu yang disorot oleh hasil asesmen PISA 2022.

Data PISA menunjukkan adanya kemunduran signifikan dalam literasi keuangan Portugal. Setelah berpartisipasi pada tahun 2018 dengan skor 505 poin (sejajar rata-rata OECD), skor rata-rata Portugal turun menjadi 494 poin pada PISA 2022, menempatkannya di urutan ke-9 dari 20 negara yang diuji, di bawah rata-rata OECD. Penurunan 11 poin sejak 2018 menjadikan Portugal sebagai negara dengan penurunan skor terbesar kedua, yang menjadi katalisator kuat bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi pendidikan finansial.

Secara historis, data PISA 2018 juga menyoroti tantangan lain, di mana hanya 45,2% siswa Portugal yang memiliki rekening bank, jauh di bawah rata-rata OECD saat itu sebesar 63%. Kementerian Pendidikan kini sedang meninjau ulang pembelajaran untuk memperkuat aspek literasi keuangan, mengakui perlunya peningkatan kompetensi siswa dalam pengambilan keputusan finansial yang bijak di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.