Arab Saudi telah memperkenalkan sistem izin kerja berbasis keterampilan baru, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2025. Sistem ini dirancang untuk merampingkan pasar tenaga kerja dan menarik talenta global. Inisiatif ini diumumkan oleh Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Ahmed Al-Rajhi.
Sistem ini mengklasifikasikan pekerja asing menjadi tiga kategori: berketerampilan tinggi, terampil, dan dasar. Reformasi ini merupakan bagian dari Visi 2030 dan Program Transformasi Nasional Arab Saudi.
Tujuan dari sistem ini adalah untuk memenuhi permintaan Kerajaan yang terus meningkat akan profesional terampil, terutama untuk proyek-proyek berskala besar seperti NEOM dan Proyek Laut Merah. Faktor-faktor utama untuk klasifikasi meliputi kualifikasi, pengalaman, kemampuan teknis, tingkat upah, dan usia. Perusahaan didorong untuk mengklasifikasi ulang staf mereka melalui platform Qiwa.
Program Verifikasi Profesional, yang diluncurkan pada tahun 2021 dan diperluas pada tahun 2024, memverifikasi kredensial pekerja asing di bidang-bidang utama. Program ini saat ini mencakup 128 negara dan akan diperluas menjadi 160 negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja ekspatriat memiliki keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan.
Dampak yang diharapkan termasuk peningkatan kualitas tenaga kerja, penarikan talenta global, dan dukungan untuk tujuan ekonomi jangka panjang. Sistem baru ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam perencanaan tenaga kerja dan membantu bisnis mengakses pekerja yang lebih berkualitas. Kementerian telah menerbitkan manual panduan terperinci yang menguraikan kriteria klasifikasi.
Langkah ini sejalan dengan upaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengembangkan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan akan tercipta peluang kerja yang lebih baik bagi para profesional dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan semangat gotong royong dan kerjasama internasional dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.