Pemerintahan Perdana Menteri Prancis François Bayrou secara resmi berakhir pada 8 September 2025, setelah Majelis Nasional menolak mosi percaya terhadap pemerintahannya. Dalam pemungutan suara yang menentukan, 364 legislator memberikan suara menentang pemerintah, sementara 194 mendukung, yang secara efektif mengakhiri masa jabatan Bayrou yang dimulai pada 13 Desember 2024.
Pengunduran diri ini terjadi setelah Bayrou mengajukan mosi percaya untuk mengatasi kebuntuan politik terkait rancangan anggaran yang diusulkan. Rencana tersebut, yang bertujuan untuk mengurangi defisit sebesar €44 miliar, mencakup langkah-langkah yang tidak populer seperti penghapusan hari libur nasional dan pengenaan pajak kepada pensiunan. Oposisi yang luas dari partai-partai seperti National Rally, Partai Sosialis, Partai Hijau, dan La France Insoumise menjadi faktor utama jatuhnya pemerintahan.
Situasi politik di Prancis menjadi semakin kompleks mengingat pemerintahan sebelumnya di bawah Michel Barnier juga berakhir karena mosi tidak percaya pada Desember 2024. Jatuhnya pemerintahan Bayrou menandai ketidakstabilan politik yang berkelanjutan dan menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan fiskal negara di masa depan. Menteri Keuangan Eric Lombard mengakui bahwa rencana pengurangan defisit mungkin perlu disesuaikan, dengan kemungkinan negosiasi dengan partai-partai sayap kiri yang dapat melemahkan upaya konsolidasi fiskal.
Uni Eropa sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap upaya Prancis untuk mengurangi defisit, dengan target ambisius untuk mencapai di bawah batas 3% PDB pada tahun 2029, yang menunjukkan pentingnya stabilitas fiskal bagi negara tersebut. Presiden Emmanuel Macron kini menghadapi tugas berat untuk menunjuk perdana menteri baru dan membentuk pemerintahan yang stabil di tengah lanskap parlemen yang terpecah. Ketidakpastian ini dapat memengaruhi kepercayaan investor dan prospek ekonomi Prancis.
Pemilihan umum baru juga menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan Macron untuk menciptakan mayoritas parlemen yang lebih jelas, meskipun hal ini juga membawa risiko politik tersendiri. Krisis ini menyoroti tantangan yang dihadapi Prancis dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan tuntutan politik domestik.