Administrasi Trump telah mencabut lebih dari 6.000 visa pelajar asing sejak awal tahun ini, dengan alasan pelanggaran hukum, masa berlaku visa yang habis, dan dugaan keterkaitan dengan terorisme. Menurut pejabat Departemen Luar Negeri, sekitar 4.000 visa dibatalkan karena aktivitas kriminal seperti penyerangan dan mengemudi dalam keadaan mabuk, sementara 200 hingga 300 visa dicabut karena dugaan dukungan terhadap terorisme.
Langkah ini sejalan dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump pada Januari yang bertujuan memperketat pemeriksaan terhadap masuknya warga negara asing. Kebijakan ini telah menyebabkan pembatalan ribuan visa dan menimbulkan ketegangan dengan beberapa universitas terkemuka di Amerika. Advokat hak-hak sipil menyuarakan keprihatinan bahwa tindakan tersebut dapat melanggar hak kebebasan berekspresi dan privasi pelajar asing.
Organisasi mahasiswa dan kelompok hak sipil berencana menantang pencabutan visa ini di pengadilan, dengan argumen bahwa keputusan tersebut lebih bersifat politis daripada keamanan nasional. Sekretaris Luar Negeri Marco Rubio telah mengindikasikan penargetan terhadap pelajar yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS, termasuk yang berkaitan dengan konflik Israel-Gaza dan protes pro-Palestina, dengan tuduhan beberapa aktivis menunjukkan sikap anti-Semitisme.
Kebijakan ini mencerminkan upaya administrasi Trump untuk memperketat imigrasi dan keamanan perbatasan, menekankan penegakan hukum dan penolakan terhadap individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional atau memiliki pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. Situasi ini terus berkembang dengan potensi tantangan hukum dan perdebatan publik mengenai dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan hubungan internasional Amerika Serikat.