New Delhi menolak keras laporan hak asasi manusia terbaru dari Departemen Luar Negeri AS, menggambarkannya sebagai "campuran tuduhan, salah representasi, dan proyeksi sepihak" yang mencerminkan pemahaman yang buruk tentang kerangka kerja demokrasi India. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal menyatakan pada 14 Agustus 2025, bahwa India tidak menganggap laporan tersebut memiliki kredibilitas dan tetap fokus pada kemajuan hak asasi manusia melalui tata kelola dan pembangunan yang inklusif.
Laporan AS, yang dirilis pada 12 Agustus 2025, mengkritik India karena mengambil "langkah kredibel minimal" untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia oleh pejabat pada tahun 2024. Laporan tersebut menyoroti kekhawatiran tentang represi transnasional, pembatasan kebebasan pers, dan penahanan sewenang-wenang, serta konflik etnis yang sedang berlangsung di Manipur. Di tengah ketegangan perdagangan yang dipicu oleh tarif yang dikenakan oleh AS, India dilaporkan sedang menjajaki pengurangan impor minyak Rusia, sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya untuk mengurangi dampak tarif ekspor. Meskipun ada laporan awal bahwa India mungkin menunda pembicaraan pengadaan pertahanan dengan perusahaan-perusahaan besar AS, Kementerian Luar Negeri telah menyatakan bahwa pembicaraan pengadaan pertahanan terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Kemitraan pertahanan India-AS, yang didukung oleh perjanjian pertahanan dasar, tetap menjadi pilar penting dalam hubungan bilateral, dengan pertemuan dialog intersesi 2+2 yang dijadwalkan pada akhir Agustus. Kunjungan tim kebijakan pertahanan AS ke New Delhi pada pertengahan Agustus dan latihan militer bersama 'Yudh Abhyas' di Alaska yang dijadwalkan akhir bulan ini, menggarisbawahi kelanjutan kerja sama pertahanan.