Pada tahun 2025, hubungan diplomatik antara Kolombia dan Amerika Serikat (AS) mengalami ketegangan yang signifikan, berdampak pada berbagai aspek kerja sama bilateral, termasuk perdagangan, keamanan, dan kebijakan luar negeri.
Krisis diplomatik meletus pada Januari 2025 ketika Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menolak masuknya pesawat militer AS yang membawa migran yang dideportasi. Hal ini memicu pengenaan tarif 25% oleh Presiden AS Donald Trump terhadap ekspor Kolombia.
Ketegangan meningkat pada Juli 2025, dengan AS menarik kuasa usaha (chargé d'affaires) di Bogotá dan Kolombia menarik duta besarnya di Washington. Tindakan ini menyusul tuduhan upaya kudeta yang diduga didukung oleh anggota kongres Republik AS.
Situasi semakin rumit dengan pengunduran diri Menteri Luar Negeri Kolombia, Laura Sarabia, yang mengutip perbedaan pendapat dengan Presiden Petro. Hal ini menambah ketidakpastian dalam situasi diplomatik, menghambat potensi rekonsiliasi.
Ketegangan diplomatik ini telah berdampak signifikan pada perekonomian Kolombia. Tarif AS telah memengaruhi ekspor Kolombia, sementara sanksi dan pembatasan visa telah memperumit hubungan perdagangan dan diplomatik. Kerja sama dalam isu-isu seperti pemberantasan narkoba dan keamanan regional juga terpengaruh.
Terlepas dari ketegangan saat ini, kedua negara telah menyatakan komitmen terhadap hubungan bilateral. Dialog tingkat tinggi di masa depan diharapkan dapat mencari solusi untuk mengatasi perbedaan dan memulihkan kerja sama. Masa depan hubungan akan bergantung pada tindakan yang diambil oleh kedua negara dalam beberapa bulan mendatang.
Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya stabilitas dan hubungan baik antar negara, terutama di kawasan Amerika Latin. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan kerja sama internasional, tentu mengikuti perkembangan ini dengan seksama. Diharapkan kedua negara dapat menemukan solusi damai dan membangun kembali hubungan yang saling menguntungkan, demi kepentingan bersama dan stabilitas regional.