Pemerintah Swiss telah mengusulkan undang-undang baru yang bertujuan untuk mencabut larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir baru. Langkah ini merupakan pembalikan kebijakan energi negara yang telah ditetapkan sejak tahun 2018 untuk secara bertahap menghentikan penggunaan energi nuklir.
Proposal legislatif ini merupakan respons terhadap inisiatif warga yang dikenal sebagai "Stop the waste on the slopes" dan bertujuan untuk menyederhanakan proses pencapaian larangan energi nuklir melalui perubahan undang-undang. Rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang ingin membangun reaktor nuklir baru harus mengajukan lisensi yang kemudian akan tunduk pada persetujuan parlemen dan kemungkinan referendum. Langkah ini mencerminkan proses deliberatif dalam menentukan arah energi negara, di mana persetujuan legislatif dan suara publik memegang peranan penting.
Axpo Holdings AG, salah satu pemain utama yang mengelola sekitar 60% kapasitas nuklir Swiss, menyatakan bahwa saat ini mereka tidak memiliki rencana untuk konstruksi baru atau investasi di proyek semacam itu. Perusahaan tersebut juga menekankan bahwa entitas tunggal seperti Axpo tidak dapat menanggung sendiri risiko regulasi dan finansial yang terkait dengan proyek nuklir, sehingga memerlukan bentuk pembagian risiko. Jerman, misalnya, telah sepenuhnya menghentikan penggunaan energi nuklir pada tahun 2023. Lanskap energi Swiss secara historis sangat bergantung pada tenaga air, yang menyumbang sekitar 57% dari bauran energi negara pada tahun 2023, sementara energi nuklir menyumbang 32% dari produksi listrik.
Sentimen publik di Swiss terhadap energi nuklir menunjukkan pergeseran, dengan survei terbaru mengungkapkan bahwa 56% responden mendukung atau cukup mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir baru. Kekhawatiran utama publik adalah keamanan energi (45%), diikuti oleh keterjangkauan dan netralitas iklim. Proposal legislatif ini dijadwalkan akan diserahkan kepada parlemen pada Agustus 2026.