Upacara penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan Kejahatan Siber, yang secara informal dikenal sebagai “Konvensi Hanoi,” telah berhasil diselenggarakan di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2025. Perjanjian internasional yang komprehensif ini merupakan instrumen hukum pidana PBB yang pertama dalam lebih dari dua dekade. Tujuannya adalah menciptakan landasan hukum yang terpadu untuk memungkinkan komunitas global mengoordinasikan tindakan mereka secara efektif dalam menghadapi ancaman yang muncul dari ruang siber. Pada saat penandatanganan, enam puluh lima (65) negara telah menyatakan dukungan resmi mereka terhadap dokumen krusial ini.
Fakta bahwa acara tersebut diadakan di Hanoi memberikan bobot signifikan, yang melambangkan peningkatan otoritas Vietnam sebagai partisipan yang bertanggung jawab dalam proses global dan sebagai tempat untuk mencapai konsensus. Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, menyebut penandatanganan ini sebagai “peristiwa bersejarah tanpa dilebih-lebihkan,” menyoroti bahwa pencapaian ini dimungkinkan berkat dukungan luas terhadap inisiatif Rusia, yang telah diajukan sejak tahun 2019. Para pakar menilai dokumen tersebut, yang dikembangkan dengan peran koordinasi Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia (MID RF) dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2024, sebagai penyeberangan “Rubicon” dalam pembentukan lingkungan digital yang adil.
Inti dari Konvensi ini terletak pada penciptaan mekanisme yang kuat dan dapat ditindaklanjuti untuk menekan tindakan kriminal seperti akses tidak sah ke sistem, penipuan daring (online fraud), penyebaran perangkat lunak berbahaya, dan eksploitasi anak di jaringan internet. Perjanjian ini secara tegas menjamin prinsip kesetaraan kedaulatan negara dalam ruang informasi mereka dan berorientasi pada penguatan kolaborasi antara lembaga penegak hukum. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, pemberian bantuan dalam penyelidikan, dan ekstradisi para pelanggar. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menggarisbawahi Konvensi ini sebagai alat hukum yang sangat diperlukan dan kuat untuk membendung penetrasi kejahatan terorganisir ke dalam dimensi digital.
Sebagai tuan rumah acara tersebut, Vietnam mengukuhkan kembali komitmennya untuk membangun dunia digital yang aman dan transparan, serta telah menyumbangkan banyak gagasan selama proses perumusan yang membantu menyatukan posisi berbagai negara. Ghada Waly, Kepala Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), menyebut Konvensi ini sebagai titik awal yang penting bagi perjuangan global melawan kejahatan siber. Dokumen ini meletakkan fondasi tidak hanya untuk mengatasi tantangan yang ada saat ini, tetapi juga untuk kerangka tata kelola digital di masa depan, termasuk isu-isu terkait kecerdasan buatan (AI) dan keamanan daring secara umum. Negara-negara yang tidak hadir dalam upacara pada 25–26 Oktober masih diberikan kesempatan untuk menandatangani perjanjian ini hingga akhir tahun berjalan di Hanoi, dan hingga akhir tahun berikutnya di kantor pusat PBB yang berlokasi di New York.