Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, mengapresiasi peran penting Papua Nugini (PNG) dalam aksi iklim global dan upaya perdamaian, dalam kunjungan bersejarahnya pada 2 September 2025.
Kunjungan ini menandai pertama kalinya seorang pemimpin PBB mengunjungi negara Pasifik tersebut, bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan PNG dari Australia pada 16 September 2025. Dalam pidatonya di hadapan Parlemen Nasional di Port Moresby, Guterres menyoroti "aksi iklim berani" yang dilakukan PNG, khususnya kontribusinya dalam mendorong opini penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2025. Opini ICJ tersebut menegaskan bahwa negara yang gagal melindungi planet dari perubahan iklim dapat melanggar hukum internasional dan berhak memberikan reparasi kepada negara yang terdampak.
Guterres menekankan bahwa kepemimpinan iklim sejati sering kali datang dari negara-negara yang paling merasakan dampak perubahan lingkungan. Hal ini selaras dengan kenyataan bahwa PNG, meskipun berperan sebagai penyerap karbon, justru menghadapi ancaman langsung dari krisis iklim. Perdana Menteri PNG, James Marape, menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif, serta menekankan tanggung jawab lebih besar pada negara-negara penghasil emisi karbon terbesar.
Selain isu iklim, Guterres juga memuji penanganan proses perdamaian Bougainville yang telah berjalan selama 24 tahun dan menawarkan dukungan berkelanjutan dari PBB. Konflik di Bougainville, yang berakar pada ketidakpuasan terhadap pengelolaan tambang, telah melalui berbagai upaya perdamaian sejak 1989, yang berpuncak pada Perjanjian Damai Bougainville (BPA) pada tahun 2001. Meskipun konflik bersenjata berakhir pada 1997, dampak trauma pascakonflik masih terasa, menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan untuk rekonstruksi perdamaian.
Kunjungan Sekjen PBB menyoroti upaya PNG dalam menyatukan keberagamannya di bawah identitas nasional dan menjaga perdamaian di negara tersebut.