Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa di Libya (EUBAM Libya) telah memperpanjang mandatnya selama dua tahun lagi, hingga 30 Juni 2027, dengan anggaran sekitar 52 juta Euro. Keputusan ini menegaskan komitmen berkelanjutan Uni Eropa untuk memperkuat kapasitas otoritas Libya dalam manajemen perbatasan dan memerangi kejahatan lintas batas.
Dalam pertemuan Komite Bersama kelima yang diadakan di Tripoli pada 7 September 2025, misi ini meninjau mandatnya yang diperpanjang dan menguraikan upaya kolaboratif di masa depan. Kepala Misi, Jan Vyčítal, menekankan dedikasi EUBAM Libya untuk meningkatkan kemampuan dan infrastruktur di sepanjang perbatasan barat Libya. Fokus signifikan diberikan pada peningkatan domain maritim, khususnya dalam memperkuat kemampuan pencarian dan penyelamatan (SAR) oleh lembaga-lembaga Libya.
Vyčítal juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam memberantas kejahatan lintas batas, termasuk keahlian forensik, dan mendorong otoritas Libya untuk memanfaatkan keahlian penasihat yang ditawarkan oleh misi. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan Komite Bersama berikutnya pada awal Desember untuk mengevaluasi kemajuan dan merencanakan inisiatif mendatang.
Sejak didirikan pada Mei 2013 di bawah Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama Uni Eropa (CSDP), EUBAM Libya telah mendukung pengembangan manajemen perbatasan dan keamanan di perbatasan darat, laut, dan udara Libya. Misi ini berperan penting dalam memberikan nasihat teknis, pembangunan kapasitas, dan pelatihan khusus kepada lembaga penegak hukum Libya, sejalan dengan standar internasional dan praktik terbaik. EUBAM Libya juga mendukung pengembangan strategi Manajemen Perbatasan Terpadu (IBM) nasional Libya.
Libya, dengan bentang alamnya yang luas dan perbatasan darat serta laut yang panjang, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya. Negara ini memiliki sekitar 4.300 km perbatasan darat dan 1.800 km perbatasan laut. Kelemahan dalam kontrol perbatasan telah berkontribusi pada maraknya pasar gelap untuk senjata, perdagangan manusia, dan barang selundupan, yang berdampak buruk pada kawasan Maghreb dan Sahel. Kehadiran aktor negara di perbatasan bervariasi, dengan wilayah selatan yang secara nominal dikendalikan oleh militer Libya sejak 2012.
Kejahatan lintas batas seperti penyelundupan senjata dan terorisme menjadi perhatian utama, dengan kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda di Maghreb Islam (AQIM) memanfaatkan ketidakstabilan Libya untuk mendanai aktivitas mereka. Selain itu, isu perdagangan manusia dan penyelundupan migran terus menjadi tantangan serius, dengan banyak migran dari Afrika Sub-Sahara menggunakan Libya sebagai titik transit menuju Eropa. Laporan menunjukkan bahwa migran yang dicegat di laut dan dikembalikan ke Libya seringkali menghadapi penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kondisi penahanan yang tidak manusiawi.
Perpanjangan mandat EUBAM Libya ini mencerminkan pengakuan Uni Eropa atas peran krusial misi dalam mendukung stabilitas Libya dan kawasan. Dengan fokus pada peningkatan kapasitas otoritas lokal, misi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perbatasan yang lebih aman dan tertib, sekaligus berkontribusi pada upaya yang lebih luas untuk memerangi kejahatan terorganisir dan melindungi hak asasi manusia.